JAKARTA, GAZANAPUBLIKA.COM – Disela menurunnya citra KPK di mata publik, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyatakan akan berkomitmen untuk memperkuat KPK jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.
“Institusi ini nantinya akan diisi orang-orang yang berintegirtas, dan mereka harus dilindungi dengan kode etik,” kata Anies di aara Musyawarah Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta, Sabtu malam (2/12/ 2023).
Anies Baswedan menegaskan bahwa banyak pegawai KPK yang berintegritas tersingkir karena tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK) pada tahun 2021. Ia berjanji akan mengembalikan mereka agar KPK kembali menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dalam memberantas korupsi.
“Orang-orang berani ini harus dikembalikan,” kata dia.
Anies kemudian mengajak berbagai pihak untuk menyelidiki akar masalah kasus korupsi. Menurutnya, korupsi di Indonesia dipicu oleh kebutuhan dan keserakahan. Bagi pelaku korupsi yang terdorong oleh keserakahan, Anies berpendapat bahwa hukuman yang dapat memberikan efek jera adalah dengan menjatuhkan sanksi yang mengakibatkan kehilangan kekayaan.
“Bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena keserakahan, hukuman yang berat, seperti pengurangan kekayaan, harus diterapkan,” kata Anies.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan tes privasi terhadap 1.349 pegawai KPK. Tes ini merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Sebanyak 75 pegawai di komisi antirasuah dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mayoritas dari mereka adalah penyidik dan penyelidik senior di KPK, termasuk Novel Baswedan.
Mayoritas dari mereka sebelumnya pernah memimpin satuan tugas dalam menangani berbagai kasus korupsi yang signifikan di KPK, termasuk kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, yang melibatkan Harun Masiku dari PDIP yang saat ini masih buron.
Ada juga kasus lain terkait suap bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial dari PDIP, Juliari Batubara. (Sumber: TEMPO.co)
