GazanaPublika.com, Pati – Suasana Kabupaten Pati memanas pada Rabu (13/8/2025) setelah aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati. Di tengah gelombang protes, sebuah video yang menampilkan pembacaan “surat pengunduran diri” Bupati Pati, Haryanto Sudewo, mendadak viral di media sosial, termasuk reel Facebook.
Dalam tayangan tersebut, seorang pria berpeci hitam, berkemeja putih lengan panjang, dan bersarung ungu, membacakan pernyataan yang mengatasnamakan Sudewo. Isinya menyebut bahwa ia mengundurkan diri sejak 13 Agustus 2025 karena dianggap gagal memimpin dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
“Saya yang bertanda tangan di bawah ini, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025, mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati,” ujar pria itu lantang di hadapan ribuan massa.
Namun hasil penelusuran wartawan memastikan dokumen tersebut bukan surat resmi. Surat itu disusun oleh kelompok pendemo sebagai bagian dari aksi simbolis dan tekanan politik agar Sudewo benar-benar melepaskan jabatannya sebagaimana dikutip media lainnya seperti MuriaNews, Mistar.id, dan Suara.com menyebut video itu bersifat satire dan tidak berasal dari pernyataan resmi Bupati.
Faktanya, Sudewo justru menegaskan kepada awak media bahwa ia tidak akan mundur. Ia menyebut jabatan yang diembannya diperoleh melalui proses konstitusional dan demokratis, sehingga tidak dapat dilepaskan hanya karena desakan massa. Saat ini, DPRD Kabupaten Pati masih menggelar rapat paripurna untuk membahas situasi politik yang kian memanas, termasuk penggunaan hak angket.
Kronologi Krisis Politik
Ketegangan ini bermula dari kebijakan Bupati pada 18 Mei 2025 yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%. Langkah tersebut, yang dikoordinasikan bersama Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (Pasopati), dinilai memberatkan masyarakat karena selama 14 tahun terakhir Pati tidak pernah menaikkan pajak.
Pernyataan Sudewo pada 6 Agustus 2025 — “Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi!” — memicu kemarahan publik dan menyulut gelombang solidaritas warga untuk menggelar aksi skala besar. Meski pada 11 Agustus ia mencabut kebijakan kenaikan PBB dan meminta maaf, tuntutan massa bergeser dari sekadar pembatalan pajak menjadi desakan agar Sudewo mundur atau dilengserkan.
Puncak Aksi dan Ketegangan
Lebih dari 50.000 orang memenuhi Alun-alun Pati. Logistik aksi terkoordinasi rapi: 8.000 dus air mineral, mobil makanan keliling, dan dukungan massa dari berbagai daerah. Ketika Sudewo mencoba mendekati massa menggunakan kendaraan taktis, ia disambut lemparan sandal dan botol air mineral. Aparat akhirnya menembakkan gas air mata setelah situasi memanas dan massa mulai melempari area Pendopo Kabupaten.
Media sosial pun dipenuhi tagar #RevolusiDariPati, dengan pesan politik yang tegas: “Sampai Pemerintah Jatuh!” Sebanyak 2.684 personel gabungan TNI-Polri dari Semarang, Demak, Kudus, dan Jepara dikerahkan untuk mengamankan wilayah dan mencegah kerusakan fasilitas publik.
