Sekitar 100 Mahasiswa Unpar Lakukan Aksi: Pemilu 2024 Hanya Lahirkan Dinasti Jokowi

Massa aksi secara bergantian memberikan orasi, menyoroti kondisi demokrasi dan politik di negara ini. Selama aksi, beberapa mahasiswa Unpar membawa poster dengan tulisan “adili jenderal pelanggar HAM,” mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang mereka nilai perlu mendapat keadilan. Aksi ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan dan mendesak perubahan dalam tatanan politik dan demokrasi yang dianggap tidak memadai.

Aksi tersebut berhasil memikat perhatian banyak mahasiswa, dengan hampir ratusan dari mereka berkumpul di sekitar massa aksi. Sorak sorai dan tepuk tangan memenuhi udara setiap kali orator menyuarakan “hidup mahasiswa” dan “hidup rakyat Indonesia.” Selama berlangsungnya aksi, aparat keamanan kampus terlihat berusaha menghalangi dan melarang kegiatan tersebut. Mereka menyelidiki tujuan aksi, menanyakan izin, dan mencari tahu identitas massa aksi.

Setelah aksi selesai, salah satu demonstran tertangkap kamera oleh seorang pria yang identitasnya belum diketahui. Dalam momentum tersebut, beberapa mahasiswa Unpar membagikan selebaran kepada sesama mahasiswa dan warga yang menyaksikan, membahas kondisi politik dan demokrasi saat ini, serta mengajak untuk bersatu dalam mengatasi isu-isu sosial dan penindasan yang dialami oleh masyarakat.

Orator juga menekankan pentingnya agar mahasiswa Unpar lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan penindasan yang dialami oleh masyarakat. Mereka meminta agar teman sejawat tidak memiliki sikap elitistis yang jauh dari penderitaan rakyat, mengajak semua mahasiswa untuk bersatu dalam perjuangan untuk perubahan yang lebih baik.

Menurut Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa, Lawrance Situmorang, mahasiswa fakultas hukum 2022, yang diwawancara oleh media, menegaskan, “Kontestasi politik 2024 tidak layak lagi disebut sebagai pesta rakyat. Pemilu 2024 hanya menjadi pesta bagi Presiden Jokowi dan para oligarki yang mendukungnya. Kami menilai pemilu tersebut sebagai upaya mempertahankan dinasti kekuasaan Jokowi, diikuti dengan pengejaran kepentingan bisnis Jokowi dan koleganya.”

Lawrance juga menyoroti praktik yang dianggap culas dan tanpa rasa malu, seperti pembangkangan konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hal ini mencuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023, di mana Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, yang juga paman dari Gibran, diakui melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Aksi mahasiswa ini menjadi bentuk protes terhadap kondisi politik dan demokrasi pasca pemilu 2024, di mana mereka menuntut perubahan dan menekankan pentingnya keterbukaan, integritas, dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.

Dalam pernyataan tersebut, penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan dimensi yang lebih luas. Publik semakin meragukan kenetralan Presiden Joko Widodo, yang pada masa pemilu dinilai mendukung paslon 02, terbukti dengan cawe-cawe Jokowi yang mengerahkan Aparatur Sipil Negara di berbagai daerah untuk mendukung kemenangan paslon 02, yaitu Prabowo-Gibran. Kekhawatiran semakin terasa karena Menteri-menteri Jokowi terlibat dalam kampanye tanpa cuti terlebih dahulu, melanggar Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), yang mensyaratkan cuti di luar tanggungan dan tanpa memakai fasilitas negara selama kampanye.

Pengkhianatan terhadap demokrasi semakin terang dengan ketidakpatuhan Ketua KPU RI dan 6 anggotanya yang dinyatakan bersalah oleh DKPP karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum cawapres. Serangkaian kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pesta demokrasi.

Hasil dari semua pengkhianatan ini adalah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Prabowo, yang pernah dipecat dari TNI 26 tahun yang lalu karena pelanggaran dan keterlibatan dalam penculikan aktivis pro demokrasi, dianggap sebagai ancaman terhadap hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, nilai-nilai fundamental dalam negara demokrasi. Bagi mereka, kehadiran Prabowo menimbulkan keresahan sebagai generasi yang ingin memajukan negara.

Pertanyaan muncul: Apakah yang bisa diharapkan dari presiden yang melanggar hak asasi manusia? Apakah yang bisa diharapkan dari presiden yang tidak menghormati demokrasi dan nilai-nilainya? Pandangan ini mengecam Jokowi dan Prabowo sebagai tak berbeda, menciptakan kemiripan dengan rezim Orde Baru Soeharto. Di era reformasi yang seharusnya membawa kebebasan berdemokrasi, mereka merasa bahwa cita-cita reformasi telah gagal dan malah dibajak oleh rezim saat ini. Pembungkaman ruang bebas berekspresi, penggusuran tanah rakyat, monopoli pendidikan, dan keberlanjutan KKN di era reformasi sekarang menjadi kenyataan yang pahit.

Aksi mahasiswa mengajak semua kalangan untuk tidak berdiam diri, menegaskan bahwa saatnya civitas akademik tidak boleh membiarkan pengkhianatan ini terus berlanjut. Mereka mengajak seluruh rekan-rekan di seluruh nusantara untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan rakyat sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim fasis saat ini. Langkah ini dimulai dari lingkaran-lingkaran terkecil dan gerakan-gerakan kecil melalui penyadaran kolektif.

Rekan-rekan mahasiswa, terutama, diundang untuk turun ke masyarakat, terlibat dalam setiap gerakan rakyat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mereka menyerukan untuk mengakhiri keterlibatan yang tersembunyi di gedung-gedung elit, dan mengajak bergabung dalam senandung perlawanan rakyat yang telah lama dinantikan.

Aksi yang memikat perhatian masyarakat pengguna jalan ini berhasil menghentikan banyak kendaraan, dan mendapat dukungan semangat dari para pengendara yang memberikan tanda-tanda dukungan kepada mahasiswa Unpar yang dikenal sebagai kampus adem-ayem di Bandung. Aksi mahasiswa ini, yang berlangsung selama 60 menit, ditutup dengan pendekatan yang lebih personal, yaitu membagikan selebaran kepada massa yang berkumpul mengikuti perkembangan aksi.