GazanaPublika.com, Tel Aviv — Dua menteri sayap kanan dalam kabinet Israel mendesak pencaplokan (aneksasi) Tepi Barat menyusul pengumuman resmi empat negara Barat — Inggris, Kanada, Australia dan Portugal — yang mengakui negara Palestina, sebuah langkah diplomatik yang memicu kemarahan Tel Aviv dan meningkatkan ketegangan di kawasan.
Pengakuan oleh keempat negara itu diumumkan pemimpin dan pejabat masing-masing pada Minggu (21/9/2025) dan dilatarbelakangi oleh frustrasi atas perang di Gaza serta niat untuk mendorong solusi dua negara. Keputusan tersebut menempatkan negara-negara tradisional sekutu Israel di barisan yang selama ini sebagian besar mengakui Palestina hanya di luar lingkaran Barat utama — bergabung dengan lebih dari 140 negara yang sebelumnya sudah memberikan pengakuan dalam beberapa dekade terakhir.
Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional yang dikenal keras sikapnya, menanggapi pengakuan tersebut dengan menyerukan “tindakan balasan segera”: penerapan kedaulatan Israel yang cepat di wilayah yang disebutnya Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat) serta pembubaran penuh Otoritas Palestina. Ben Gvir menyatakan akan mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang.
Senada, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan pengakuan negara-negara Barat itu harus direspon dengan “kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria” dan menegaskan bahwa gagasan negara Palestina harus dihapus dari agenda. Smotrich secara terbuka mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil langkah aneksasi segera.
Pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengecam langkah pengakuan itu. Netanyahu menyebut pengakuan sebagai ‘hadiah’ bagi Hamas dan memperingatkan bahwa pembentukan negara Palestina ‘tidak akan terjadi di sebelah barat Sungai Yordan’; ia mengatakan respons Israel akan diumumkan setelah kembali dari lawatannya ke AS. Pernyataan keras dari para menteri koalisi kanan-ekstrim menimbulkan kekhawatiran internasional bahwa Israel bisa menempuh langkah unilateral yang merusak kemungkinan solusi dua negara.
Para analis menilai seruan aneksasi dari tokoh-tokoh kabinet itu bisa memperburuk ketegangan di Tepi Barat dan menimbulkan implikasi hukum serta diplomatik yang serius. Aneksasi bagian Tepi Barat akan semakin mengisolasi Israel secara internasional dan kemungkinan memicu sanksi, sementara di dalam negeri langkah semacam itu berpotensi memperdalam perpecahan politik dan memicu protes maupun kekerasan di lapangan. Di pihak Palestina, para pemimpin menyambut pengakuan negara-negara Barat tetapi memperingatkan bahwa pengakuan simbolis harus diikuti tindakan nyata untuk mengakhiri pendudukan dan memberikan perlindungan serta mandat pemerintahan efektif.
Reaksi di komunitas internasional beragam: beberapa negara dan organisasi menyambut pengakuan sebagai upaya menyelamatkan prospek solusi dua negara dan mendorong tekanan diplomatik untuk gencatan senjata serta bantuan kemanusiaan ke Gaza; sementara sekutu tradisional Israel lainnya memperingatkan bahwa perubahan sepihak di lapangan akan merusak proses perdamaian lebih lanjut.
