GAZANAPUBLIKA.COM, Tokyo – Sanae Takaichi resmi terpilih sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Sabtu (4/10/2025), menempatkannya di jalur kuat untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang.
Politikus berusia 64 tahun yang dikenal berhaluan konservatif garis keras ini memenangkan pemilihan putaran kedua melawan Shinjiro Koizumi (44), putra mantan perdana menteri Junichiro Koizumi. Kemenangan ini menandai langkah besar bagi LDP yang tengah berupaya memulihkan popularitasnya di tengah munculnya kelompok politik baru berhaluan anti-imigrasi.
Menurut laporan AFP, parlemen Jepang hampir pasti akan menyetujui pencalonan Takaichi sebagai perdana menteri pekan depan, tepatnya pada 13 Oktober 2025, menjadikannya PM kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
‘Thatcher dari Jepang’ dan Tantangan di Depan
Dikenal sebagai pengagum mantan PM Inggris Margaret Thatcher, Takaichi berjanji akan memimpin Jepang dengan “disiplin dan tekad kuat” untuk membangkitkan kembali ekonomi serta memperkuat posisi negara di panggung global.
Dalam pidato kemenangannya, ia menegaskan prioritasnya untuk meningkatkan investasi, menangani krisis demografi, serta menghadapi ketegangan geopolitik di Asia Timur.
“Jepang membutuhkan keberanian dan arah baru. Saya akan bekerja untuk memastikan bahwa negara ini tetap aman, kuat, dan sejahtera bagi generasi mendatang,” ujar Takaichi di markas besar LDP di Tokyo.
Takaichi juga dihadapkan pada tantangan besar: populasi yang menua, ekonomi stagnan, serta kekhawatiran publik terhadap kebijakan imigrasi yang semakin sensitif di kalangan pemilih konservatif.
Kemenangan Takaichi datang di saat LDP menghadapi krisis kepercayaan publik. Pemerintahan sebelumnya di bawah Perdana Menteri Shigeru Ishiba kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen dan gagal mempertahankan stabilitas koalisi. Ishiba pun akhirnya mundur setelah hanya setahun menjabat.
Para pengamat politik menilai kepemimpinan Takaichi akan menentukan arah masa depan partai yang telah berkuasa hampir tanpa henti sejak 1955 itu.
“Dia harus menyeimbangkan antara agenda reformasi ekonomi dan tekanan dari faksi konservatif yang menolak perubahan sosial besar, terutama dalam isu imigrasi dan peran gender,” tulis analis politik Universitas Waseda, Hiroshi Takayama.
Jika disetujui oleh parlemen, Takaichi tidak hanya akan mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, tetapi juga menjadi simbol perubahan dalam politik yang selama ini didominasi laki-laki.
Meski begitu, banyak kalangan menilai keberhasilan Takaichi dalam memimpin LDP dan negara akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun konsensus internal di tengah partai yang terpecah.
“Saya tidak memimpin untuk menjadi simbol, tetapi untuk memastikan bahwa Jepang memiliki masa depan yang kuat,” kata Takaichi menutup pidatonya dengan nada tegas.
