GazanaPublika.com, Jakarta — Wakil Menteri Luar Negeri Iran Urusan Hukum, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai adanya “dialog teknis” yang akan berlangsung di Doha, Qatar, pada pekan ini. Pihak Iran biasanya baru akan mengeluarkan pernyataan resmi di saat-saat terakhir setelah mendapatkan konfirmasi dari tingkat tertinggi pemerintahan.
Saat ini, laporan mengenai rencana negosiasi dalam beberapa hari ke depan masih dibantah. Terdapat banyak isu krusial yang harus dibahas oleh kedua belah pihak sebelum Iran sepakat untuk kembali ke meja perundingan. Teheran menyatakan ketidakpuasannya atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata, baik yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz maupun oleh Israel di Lebanon selatan.
Iran menuntut agar pasal-pasal dalam memorandum kesepahaman (MoU) dihormati dan diimplementasikan secara penuh sebelum pembicaraan baru dapat berjalan. Tuntutan ini mencakup Pasal 1 mengenai gencatan senjata dan Pasal 5 yang mengizinkan Iran untuk mengatur jalur transportasi energi di Selat Hormuz. Iran merasa terganggu dengan upaya Amerika Serikat dan negara-negara lain yang mencoba membuat koridor baru di dekat wilayah Oman. Berdasarkan Pasal 5, Iran menegaskan bahwa mereka memiliki otoritas penuh untuk mengatur lalu lintas tersebut.
Serangan Israel di Gaza Meningkat, Satu Warga Tewas di Khan Younis
Pasukan Israel meningkatkan intensitas serangannya di Jalur Gaza bagian selatan. Dalam insiden terbaru, seorang warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan yang dilancarkan di kota al-Qarara, sebelah utara Khan Younis.
Mengutip sumber medis, kantor berita Wafa melaporkan bahwa pihak rumah sakit telah menerima empat jenazah warga Palestina dan delapan korban luka-luka dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel yang terus berlanjut. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang menjadi korban tewas akibat serangan udara Israel di Khan Younis.
Irak Beri Tenggat Waktu Kelompok Pro-Iran untuk Melucuti Senjata
Pemerintah Irak menetapkan batas waktu hingga 30 September bagi kelompok-kelompok milisi pro-Iran yang beroperasi di negaranya untuk melucuti senjata mereka. Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah dalam sebuah konferensi pers resmi.
Langkah tegas ini diambil menjelang rencana kunjungan Perdana Menteri Irak yang baru, Ali al-Zaidi, ke Amerika Serikat. Selama ini, Washington terus memberikan tekanan kuat kepada Baghdad untuk memastikan faksi-faksi bersenjata tersebut menyerahkan persenjataan mereka.
Sebelumnya, beberapa kelompok bersenjata—yang sebagian besar beroperasi di bawah payung Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) yang diakui negara—sempat menargetkan fasilitas-fasilitas militer milik Amerika Serikat di Irak pada minggu-minggu awal pecahnya perang AS-Israel melawan Iran.
