Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Monev di Nusa Tenggara Timur

1. RJIT Persawahan Wae Reca Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, senilai Rp200.000.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, senilai Rp100.000.000.
3. Irpom Desa Compang Ndejing, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, senilai Rp112.800.000.
4. Irpom Desa Watu Mori, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur, senilai Rp112.800.000.
5. Irpom Poktan Agro Mandiri, Desa Compang Dalo, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, senilai Rp112.800.000.
6. Irpom Poktan Like Leok, Desa Compang Dalo, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, senilai Rp112.800.000.
7. Pembangunan Damparit dan Jaringan Irigasi, Desa Bulan, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, senilai Rp120.000.000.
8. RJIT Desa Bulan, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, senilai Rp200.000.000.
9. Irpom Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, senilai Rp112.800.000.
10. Damparit Desa Golo Pongkor, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, senilai Rp114.000.000.
11. DAK Irigasi Box Pintu Air dan Jaringan Irigasi Tersier, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, senilai Rp95.000.000.
12. DAK Irigasi Air Tanah Dalam, Desa Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, senilai Rp285.000.000.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kapolri dan Menteri Pertanian, serta penugasan khusus dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada Satgassus untuk memantau proyek-proyek yang dibiayai DAK dan Program Irpom. Tujuannya adalah mencegah korupsi secara intensif dan masif, serta memastikan ketahanan pangan terjaga. Penyaluran air yang tepat guna akan membantu petani meningkatkan hasil panen. Namun, proyek ini harus dilaksanakan dengan benar, tanpa korupsi, dan menjaga mutu.

Harun Al Rasyid, ketua tim Satgassus, menjelaskan bahwa dari pemantauan di 12 titik, mayoritas proyek sudah termanfaatkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang disampaikan oleh kelompok tani (poktan) dalam dialog bersama Pemkab Manggarai Barat, di antaranya:

1. Konstantinus dari Poktan di Kecamatan Kuwus, menyampaikan bahwa harga barang di lapangan, seperti semen, sering kali lebih tinggi dari patokan kabupaten. Biaya angkut yang lebih tinggi membuat harga barang melampaui anggaran.
Satgassus menyarankan Pemda menetapkan lebih dari satu patokan harga, misalnya tiga, agar kecamatan yang berbeda dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal. Poktan juga diminta untuk mencatat harga riil beserta kuitansinya agar saat pemeriksaan, semuanya dapat dijelaskan secara jujur. Harun Al Rasyid menambahkan, “Jika kita jujur, kita akan selamat. Ukuran mencuri adalah ketika kita takut diketahui orang lain, merasa malu—itu tandanya ada yang salah. Tanyakan pada diri sendiri: jika saya melakukan ini, apakah Tuhan marah atau tidak?”

2. Simplisius Jahali dari Poktan di Kecamatan Boleng, meminta pengawasan terhadap pencairan dana agar tidak terjadi penyelewengan.
Kabid PSP merespons bahwa pencairan dana akan dilakukan setelah administrasi tahap sebelumnya diselesaikan dengan baik. Satgassus juga mengingatkan Pemda bahwa “DAK adalah dana pusat yang dititipkan ke daerah, dan peran APIP daerah serta inspektorat sangat penting dalam pengawasan.”

3. Diklosari ketua poktan di Kecamatan Boleng, meminta agar rekayasa irigasi dilakukan karena distribusi air belum merata meski sumber air tersedia. Kecamatan Boleng adalah penghasil padi terbesar kedua di Manggarai Barat, dan rekayasa irigasi dianggap penting untuk memperluas penyaluran air ke lahan.
Kementerian Pertanian menawarkan solusi dengan melakukan pompanisasi atau pembangunan damparit yang bisa dialirkan ke sawah-sawah. Namun, pelaksanaannya harus bertahap, seperti tahun ini damparit, tahun depan RJIT, dan berikutnya pompanisasi.

Kegiatan Monev ini dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama tim Satgassus lainnya, seperti Andre Dedy Nainggolan, Andi Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah, dan Heryanto. Mereka berkolaborasi dengan Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian yang dipimpin Rahmanto, Inda F., dan Arpin, serta didampingi jajaran Pemda, kelompok tani, fasilitator, dan pengawas pertanian di Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.

Kegiatan Monev tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa pejabat penting dari pemerintahan daerah, antara lain Sekda Manggarai Timur, Remigius Gonsa Tombor, dan Kadis Pertanian Manggarai Timur, John Sentis. Dari Kabupaten Manggarai, hadir Sekda Kabupaten Manggarai, Fansy Jahang, dan Kadis Pertanian Manggarai, Ferdinandus Ampur. Sedangkan dari Manggarai Barat, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Manggarai Barat, Hilarius Madin, Kadis Pertanian Manggarai Barat, Laurensius Halu, serta Kabid PSP Manggarai Barat, Inosensius E. Barjo.

Selama kegiatan berlangsung, dialog interaktif dengan kelompok tani setempat menjadi fokus utama. Satgassus memberikan ruang bagi poktan untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan, terutama terkait realisasi anggaran dan tantangan operasional di lapangan. Saran-saran konstruktif dari kelompok tani serta pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi Satgassus dan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan mutu dan efektivitas program-program irigasi.

Rahmanto dari Kementerian Pertanian juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keberhasilan program ini. “Kita berharap dengan adanya pendampingan dari Satgassus dan pengawasan ketat, program irigasi ini tidak hanya sekadar selesai di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan di NTT,” tegas Rahmanto.

Ia juga menambahkan bahwa ke depannya, pengajuan program irigasi dari poktan akan diprioritaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan. Kementerian Pertanian siap memberikan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, baik dalam bentuk rekayasa irigasi, pompanisasi, maupun pembangunan infrastruktur tambahan seperti damparit. Harapannya, produksi pangan lokal dapat ditingkatkan dan masyarakat petani bisa merasakan manfaat langsung dari setiap proyek yang dijalankan.

Pada akhirnya, kegiatan Monev ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam proyek-proyek irigasi yang dibiayai oleh DAK, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah yang menjadi sasaran program. Dengan pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang konsisten, proyek-proyek ini diharapkan mampu memberikan hasil optimal, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas hasil panen.

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri akan terus melakukan monitoring terhadap proyek-proyek pemerintah yang strategis di bidang pertanian, dengan harapan segala bentuk potensi penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak dini, dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari program-program yang ada.

Sumber: Bidhumas Polda Banten)