PBB Ungkap 48 Perusahaan Terlibat Genosida di Gaza, FPN: Harus Dilawan dengan Teroganisir!

Laporan dari Francesca Albanese itu mengkategorikan perusahaan-perusahaan berdasarkan perannya. Mulai dari penyedia alat berat penghancuran properti di Palestina, pengawasan masal, hingga penyandang dana lewat obligasi negara dan infrastruktur.

Lockheed Martin misalnya, mereka dilaporkan sebagai pemasok utama pesawat tempur F-35 dan drone ke militer Israel. Ada pun Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo, yang digunakan untuk pemasok mesin berat dalam penghancuran rumah serta ekspansi pemukiman di Palestina.

Sementara soal pengawasan terhadap penduduk Palestina di fasilitasi oleh Alphabet, Amazon, Microsoft, IBM, dan Palantir.

Begitu pun dengan data dan dukungan properti pemukiman ilegal Israel di Palestina melalui Booking.com, Airbnb, dan Expedia.

Lalu ada juga BNP Paribas dan Barclays yang memfasilitasi obligasi pemerintah Israel sehingga menopang finansial militer mereka.

Laporan ini menyebut struktur ekonomi tersebut sebagai “economy of genocide,” karena membantu memperpanjang konflik dan keterlibatan Israel di Gaza.

Menurut Furqan, laporan tersebut membongkar watak kolonial penjajahan Israel yang tidak hanya dilakukan lewat kekerasan militer, tetapi juga lewat dukungan ekonomi berskala global.

“Laporan ini mengkonfirmasi watak kolonial dari penjajahan Israel di Palestina,” ujarnya.

Furqan menegaskan bahwa genosida tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di balik layar industri dan pasar modal.

“Laporan ini membuka realitas pahit bahwa genosida bukan hanya soal senjata, tapi soal struktur ekonomi global yang memungkinkan dukungan
terhadap perluasan kekerasan,” jelasnya.

Furqan menilai pentingnya laporan ini sebagai pengingat bahwa perang modern tidak hanya berlangsung dalam kontak fisik, tetapi juga dalam ruang-ruang pengambilan keputusan bisnis.

“Perang pada dasarnya bukan hanya dilakukan di medan tempur, tapi juga di ruang rapat perusahaan dan rak pasar saham,” katanya.

Menanggapi temuan tersebut, FPN menyerukan kepada para investor dan konsumen untuk
mengevaluasi kembali posisi mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut dalam laporan PBB tersebut.

“Oleh karena itu FPN merekomendasikan agar investor dan konsumen segera mengevaluasi apakah mereka masih memberikan dukungan pada genosida secara langsung atau tidak, dan bila ya, segera menghentikannya,” tegas Furqan.

Ia juga menekankan pentingnya peran akademisi dan pengamat politik dalam mengawasi dinamika ekonomi yang menopang genosida dan menyuarakan kritik secara terbuka.

“FPN menyeru kepada para akademisi dan pengamat politik untuk mengawasi dinamika ‘ekonomi
genosida’ dan peran perusahaan besar, serta menyuarakan secara terbuka isu ini kepada
publik,” beber Furqan.

Sebagai langkah konkret, FPN mendesak pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti laporan tersebut dengan kebijakan yang jelas dan tegas. “FPN meminta pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti laporan ini dalam bentuk kebijakan konkrit agar dapat
menghentikan segera genosida di Gaza,” pungkas Furqan.

Laporan PBB yang dirilis awal Juli 2025 itu menjadi pengingat kuat bahwa kekerasan kolonial modern kerap disokong oleh infrastruktur ekonomi yang kompleks—dan bahwa publik, negara, serta sektor pendidikan punya tanggung jawab bersama untuk mengakhirinya.