GazanaPublika.com, Jakarta — Besarnya koalisi partai politik yang menopang pemerintahan Prabowo Subianto kerap memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi kabinet. Menanggapi sorotan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia membutuhkan kekuatan politik yang mampu bekerja bersama dalam menjalankan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang kabinet dua tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menjelaskan, besarnya koalisi bukan semata-mata persoalan pembagian kursi kekuasaan, melainkan juga upaya menghimpun sebanyak mungkin kekuatan politik untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Koalisi kita besar, bener, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita. Saya tidak mau mengulangi-ulangi, mengutak-utik yang sudah lewat, negara sebesar kita, dinamika politik sebesar kita, pasti persaingannya keras, kursi terbatas,” ujar Prabowo.
Di hadapan para menteri dan pejabat yang hadir, Prabowo juga menyinggung kritik yang menyebut kabinetnya terlalu gemuk dan tidak efisien. Menurut dia, jumlah kabinet telah disesuaikan dengan beban kerja yang harus ditangani pemerintah.
Ia kemudian mengingatkan bahwa jabatan politik, baik di pemerintahan maupun parlemen, memiliki keterbatasan. Sejumlah menteri dan menteri koordinator yang hadir dalam sidang kabinet diketahui juga memimpin partai politik.
“Kok ada yang senyum? Pemimpin partai ini sadar kursi terbatas. Presiden hanya satu, kita dituduh kabinet gemuk tidak efisien,” katanya.
Prabowo selanjutnya membandingkan Indonesia dengan Eropa untuk menjelaskan alasan di balik besarnya koalisi dan struktur pemerintahan yang dipimpinnya. Ia menyoroti jumlah penduduk serta luas wilayah Indonesia yang menurutnya membutuhkan satu pemerintahan untuk menangani berbagai urusan negara.
“Tapi Saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta, negara kita fisiknya sebesar Eropa. Eropa itu 30 negara, ada 30 kabinet, ada 30 Menteri Keuangan ada 30 Panglima TNI, ada 30 Jaksa Agung, ada 30 Kapolri, Indonesia satu kabinet, Saudara-saudara,” tambahnya.
Melalui pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa besarnya kabinet perlu dilihat dalam konteks skala negara dan tanggung jawab pemerintahan. Namun, penjelasan itu juga menempatkan persoalan efisiensi sebagai hal yang tetap menjadi perhatian, mengingat ukuran kabinet tidak dengan sendirinya menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
Pada akhirnya, efektivitas koalisi besar akan terlihat dari kemampuan pemerintah menerjemahkan dukungan politik menjadi kebijakan yang berjalan, koordinasi antarkementerian yang efektif, serta perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.
