KPK Surati Panglima TNI soal Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif dalam Korupsi Dana Bencana BNPB

“Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin,” kata Setyo saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2026).

Sebelum melayangkan surat secara resmi, KPK telah menjelaskan perkembangan penanganan perkara kepada Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), termasuk posisi mantan Kepala BNPB Suharyanto yang masih berstatus prajurit aktif.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penjelasan tersebut telah disampaikan dalam kegiatan pemaparan perkara pada 13 dan 14 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, unsur penyidikan Puspom TNI turut hadir untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus.

“Tadi untuk (eks) Kepala BNPB saat ekspos sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan TNI yang sudah hadir, baik di hari tanggal 13 dan tanggal 14 (Oktober) yang lebih lengkap begitu,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, langkah koordinasi secara formal diperlukan karena perkara tersebut diduga melibatkan pihak yang masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. KPK menegaskan penanganan kasus akan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif agar proses penyidikan dapat berjalan secara terkoordinasi.

“Nah ini tentunya akan kita secara formal ya, akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif. Sehingga nanti akan dilakukan penyidikan tadi kita pendekatannya kolaboratif, sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya,” ujarnya.

Keterlibatan Puspom TNI dalam penanganan perkara tersebut juga terlihat ketika KPK melakukan penyegelan di kantor BNPB. Menurut Taufik, personel Puspom TNI turut mendampingi penyidik saat tindakan tersebut dilakukan.

“Baik dengan pemasangan segel, itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan puspom TNI. Artinya mendampingi, karena memang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” tuturnya.

Taufik menambahkan, dugaan peran sejumlah pihak dari lingkungan TNI aktif masih akan didalami lebih lanjut. KPK belum merinci bagaimana keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

“Kemudian terkait dengan peran-peran dari beberapa pihak TNI aktif seperti apa, ya nanti kita akan kembangkan lebih jauh dalam proses penyidikan yang sudah ditetapkan ke depan,” ucap dia.

Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan BNPB ini sebelumnya telah menyeret lima orang sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan para tersangka pada Rabu (14/10/2026).

Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. Selain Bima, KPK menetapkan Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Pengiriman surat kepada Panglima TNI menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan prajurit aktif. Sementara itu, KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak serta rangkaian dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana yang diperuntukkan bagi penanganan kebencanaan tersebut.