GazanaPublika.com – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan kritik terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka yang diterapkan secara nasional. Menurutnya, kurikulum ini mungkin efektif untuk satu atau dua sekolah, tetapi tidak dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh JK saat peluncuran dan bedah buku ‘Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan’ yang ditulis oleh anggota DPR RI, Dede Yusuf M. Effendi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X periode 2019-2024. Dalam sambutannya, JK menyoroti penghapusan sistem ranking di sekolah, yang dianggapnya mengurangi semangat bersaing di kalangan siswa. “Dulu cucu saya bangga melaporkan prestasinya saat mendapatkan ranking 2 atau 3. Sekarang, jika dia dapat nomor 25, dia hanya diam,” ujar JK dengan nada bercanda di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/10/2024).
JK menggarisbawahi pentingnya persaingan di dunia pendidikan, mengingat dunia saat ini sangat kompetitif. Ia berpendapat bahwa prinsip reward and punishment tetap relevan dalam pendidikan. “Jika semuanya hanya diberikan reward, maka tidak akan ada disiplin, semua siswa akan naik kelas tanpa usaha,” tegasnya.
Mengenai Kurikulum Merdeka, JK menganggap bahwa kurikulum ini tidak cocok diterapkan secara nasional, melainkan lebih tepat untuk konteks yang terbatas. Ia mencatat bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki fasilitas lengkap dan biaya tinggi yang bisa menerapkan kurikulum tersebut dengan baik. “Salah satu teman saya memiliki sekolah swasta di Jakarta yang memungut biaya Rp 100 juta untuk masuk dan Rp 10 juta setiap bulan. Di kelas tersebut, siswa hanya 20 orang dengan 2 guru. Dalam situasi seperti itu, sistem merdeka dapat dijalankan,” ungkapnya.
JK juga menyoroti tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah di daerah dengan jumlah siswa yang lebih banyak dan sumber daya yang terbatas. “Di daerah dengan 40 siswa per kelas dan hanya satu guru, bagaimana mungkin mereka dapat menerapkan konsep merdeka?” tanyanya.
Ia mengaitkan kondisi pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Finlandia, yang dinilainya berhasil karena negara tersebut sudah sangat maju dengan fasilitas yang terjamin. “Di Finlandia, satu kelas hanya terdiri dari 16 siswa, dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium untuk kimia, fisika, musik, dan olahraga. Pendapatan per kapita mereka mencapai 70.000 dolar AS per tahun, sementara kita hanya 4.500 dolar. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep merdeka di sini?” jelas JK.
Dengan nada optimis, JK menyerukan perlunya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Ia berharap sistem yang diusulkan lebih cocok dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk anak-anak di Indonesia. “Mari kita perbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara kita,” tutup JK.
Sumber: Detik.com
