Maraknya Kasus Kekerasan dan Pembunuhan yang Melibatkan Prajurit TNI: Faktor Ekonomi atau Gagalnya Pengawasan?

“Meskipun ada faktor ekonomi dalam kasus-kasus ini, tidak berarti bahwa semua ini terjadi karena kesejahteraan prajurit yang kurang. Kesejahteraan yang tidak ideal bukan alasan yang sah untuk melakukan tindakan melawan hukum, apalagi yang bersifat jahat dan kejam,” ujar Fahmi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/3/2025).

Fahmi menambahkan bahwa masih banyak prajurit TNI dengan kondisi ekonomi serupa yang tetap menjaga integritas dan profesionalisme mereka. “Ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam kasus-kasus ini bukanlah tingkat kesejahteraan, melainkan kombinasi dari pengaruh lingkungan, gaya hidup, kurangnya pengawasan, serta faktor psikologis seperti *weapon effect* dan escalation of commitment ” jelasnya.

Fahmi menjelaskan beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu maraknya kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI. Pertama, interaksi prajurit dengan lingkungan sosial di luar kedinasan. “Jika seorang prajurit sering berinteraksi dengan kelompok atau individu yang bergerak di bidang ekonomi ilegal, seperti judi atau bisnis gelap lainnya, maka risiko untuk terlibat semakin besar,” ucapnya.

Kedua, pengaruh lingkungan dan budaya organisasi. Fahmi menekankan bahwa keteladanan dari atasan dan senior memainkan peran penting dalam membentuk perilaku prajurit. “Jika lingkungan di sekitar mereka cenderung permisif atas penyalahgunaan wewenang atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal, maka prajurit tersebut juga cenderung menganggap hal itu sebagai sesuatu yang bisa diterima,” ujarnya.

Ketiga, akses terhadap senjata. Fahmi menjelaskan konsep *weapon effect* dalam psikologi kriminal, di mana seseorang cenderung lebih mudah menggunakan kekerasan jika memiliki akses terhadap senjata. “Prajurit yang memiliki senjata dan keahlian dalam penggunaannya berpotensi lebih besar untuk melakukan tindak kekerasan dalam situasi tertentu, terutama jika dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti tekanan ekonomi atau konflik personal,” ujar dia.

Keempat, minimnya pengawasan terhadap aktivitas di luar dinas. Fahmi menyebut bahwa sistem pengawasan yang ketat hanya terbatas pada lingkungan kedinasan, sementara aktivitas prajurit di luar jam tugas sering kali tidak terpantau secara optimal. “Ini membuka celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan statusnya untuk keuntungan pribadi,” ucapnya.

Terakhir, gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat. Fahmi menduga bahwa prajurit yang memiliki gaya hidup konsumtif dan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan akan lebih mudah tergoda mencari penghasilan tambahan, termasuk melalui cara-cara ilegal.

Kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra, menambahkan bahwa kasus-kasus ini terjadi karena pertimbangan *rational choices* para prajurit yang terlibat. Menurutnya, hal ini merupakan perpaduan antara keuntungan ekonomi dan relasi kuasa mereka sebagai aparat. “Adanya iming-iming keuntungan ekonomi, dalam posisi sebagai prajurit yang dianggap punya kuasa, membuat pelaku merasa *untouchable*,” ujar Ardi.

Namun, Ardi menegaskan bahwa fenomena ini tidak melulu soal kesejahteraan prajurit. “Harus ada kontrol dari internal TNI. Sedikit [penghasilan] bisa cukup, banyak pun bisa kurang untuk penghasilan,” ucapnya. Ia menekankan pentingnya *knowledge transfer* kepada prajurit tentang efek jera dan efek gentar atas perilaku mereka, serta mendorong Mabes TNI untuk selalu mengawasi prajurit agar berpedoman pada Sapta Marga.

Fahmi menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi fenomena ini. Pertama, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum. Kedua, memperketat pengawasan terhadap aktivitas di luar dinas, termasuk keterlibatan dalam bisnis atau organisasi yang berpotensi ilegal. Ketiga, mengubah budaya organisasi agar tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang di semua tingkatan. Keempat, memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan gaya hidup agar prajurit tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif.

Respons TNI

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto belum memberikan respons terkait fenomena ini. Namun, TNI kerap menegaskan akan menindak tegas anggota yang terlibat kriminalitas. Dalam kasus pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman, dua anggota TNI telah dituntut hukuman seumur hidup dan dipecat dari kesatuan. Begitu pula dalam kasus penembakan agen mobil di Aceh dan penembakan di Way Kanan, Lampung, terduga pelaku telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum.

TNI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme prajurit, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku.