Advertisement
GAZANAPUBLIKA.COM – Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus utama dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan inklusi sosial di Indonesia. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, perkembangan koperasi dalam beberapa tahun terakhir terlihat tidak sesuai dengan harapan. Tulisan ini akan membahas tantangan dan kendala dalam pengembangan koperasi di era Jokowi. Tantangan dan kendalanya sebagai berikut :
Pertama, keterbatasan akses pembiayaan. Salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi adalah keterbatasan akses pembiayaan. Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah diperluas, masih terdapat hambatan dalam mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau dan proses yang tidak rumit. Bagi koperasi yang ingin berkembang dan memperluas usahanya, ketersediaan pembiayaan yang cukup menjadi faktor kunci. Namun, tantangan ini belum sepenuhnya teratasi di era Jokowi.
Advertisement
Kedua, kurangnya dukungan regulasi. Meskipun ada upaya revisi UU Koperasi yang dilakukan, belum semua aspek penting terkait koperasi diatur dengan baik. Beberapa regulasi terkait pajak, perlindungan konsumen, dan pengembangan usaha masih belum memadai. Kurangnya dukungan regulasi yang memadai dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan koperasi serta mendorong praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi.
Ketiga, kurangnya pendampingan dan pelatihan. Pendampingan dan pelatihan yang memadai sangat penting bagi pengembangan koperasi. Namun, di era Jokowi, terdapat kekurangan dalam hal ini. Koperasi membutuhkan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk membantu pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola usaha dengan baik, meningkatkan kualitas produk, serta memahami teknologi dan pasar yang berkembang. Kurangnya dukungan ini dapat membatasi kemampuan koperasi untuk berkembang dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks.
Ke-empat, murangnya akses ke pasar. Koperasi memerlukan akses yang baik ke pasar agar dapat menjual produk-produknya dengan baik. Namun, masih terdapat hambatan dalam hal ini. Pemasaran dan distribusi produk koperasi seringkali terbatas, terutama bagi koperasi kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan jangkauan. Kurangnya akses ke pasar yang lebih luas dapat menjadi kendala dalam pertumbuhan dan kesuksesan koperasi.
Implikasi dan Rekomendasi
Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di era Jokowi menjelang memiliki implikasi yang signifikan. Jika tidak segera ditangani, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan inklusi sosial yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:
Pertama, perluasan akses pembiayaan. Pemerintah perlu terus meningkatkan program pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses bagi koperasi, termasuk dengan melibatkan sektor perbankan swasta dan lembaga keuangan lainnya.
Kedua, penguatan regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu melanjutkan upaya untuk memperkuat regulasi terkait koperasi, termasuk aspek pajak, perlindungan konsumen, dan pengembangan usaha. Regulasi yang jelas dan kondusif akan memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi pertumbuhan koperasi.
Ketiga, pendampingan dan pelatihan yang Intensif. Pemerintah perlu meningkatkan program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan organisasi terkait untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi.
Ke-empat, pengembangan kemitraan dan akses pasar. Pemerintah perlu mendorong kemitraan antara koperasi dengan perusahaan lain, termasuk perusahaan besar dan perusahaan multinasional, untuk memperluas akses pasar bagi produk koperasi. Pengembangan platform e-commerce dan akses ke jaringan distribusi yang lebih luas juga perlu ditingkatkan.
Kesimpulan
Koperasi di era Jokowi menjelang purna-baktinya masih dihadapkan pada tantangan dan kendala dalam pengembangannya. Keterbatasan akses pembiayaan, dukungan regulasi yang kurang memadai, kurangnya pendampingan dan pelatihan, serta kurangnya akses ke pasar menjadi beberapa kendala yang perlu segera ditangani. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, koperasi itu sendiri, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan inklusi sosial yang lebih kuat di masa depan. Ditahun politik ini, kiranya calon Kepala Pemerintah dan kepala Negara yang hendak kita pilih seyogianya dapat menyawab permasalahannya, salah satu solosinya adalah menempatkan orang yang paham betul tentang perkoperasian. Ikopin University sebagai Lembaga Perguruan Tingginya telah meluluskan puluhan Alumni yang sebagian besarnya berkecimpung dalam koperasi dan sudah beberapa alumni menjadi propesor, adalah layak dipilih diantara salah satu putra terbaiknya untuk posisi Menteri Koperasi siapapun Presidennya. Maka calon Presiden yang peduli koperasilah yang seharusnya di pilih. Rekam jejak dan gagasan ide mengenai koperasi menjadi salah satu saran untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan kelak.
Penulis:
Pantun S, Direktur Riset DPP IKA IKOPIN Periode 2021-2025
Ketua Umum KIP KOP (Kaukus Indonesia Untuk Pemberdayaan Koperasi)
Advertisement
Redaksi
Advertisement