Dari Hatta ke Hari Ini: Koperasi yang Kehilangan Suara

Tak berpikir lama, plastiknya langsung saya buka. “Wah, sebuah buku Karya Lengkap Bung Hatta jilid 6 berjudul Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, terbitan LP3ES.” Buku yang berisi pemikiran-pemikiran ekonomi koperasi dari Sang Bapak Koperasi, Muhammad Hatta.

Sekelumit cerita Senin siang yang penuh kejutan itu mendorong saya mengambil laptop Acer yang sudah uzur. Jari-jemari langsung bersentuhan dengan tuts yang hurufnya mulai pudar. Angan saya menerawang pada dua sahabat lama dalam perjuangan: Margono–Hatta. Dua tokoh besar pemikir ekonomi koperasi.

Siapa Margono?

Margono adalah tokoh pendiri Yayasan Hatta pada tahun 1950. Yayasan ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Kita tahu, Margono juga tokoh bangsa pendiri Bank BNI. Ia lahir di Purbalingga, 16 Mei 1894, dan wafat di Jakarta, 25 Juli 1978. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas. Lalu muncul pertanyaan: dari mana Margono memahami semangat ekonomi koperasi?

Margono adalah pejuang diplomasi ulung dan tokoh ekonomi nasional. Selama pendudukan Jepang, ia bekerja di Shomin Ginko—cikal bakal BRI. Di sana, Margono mengurus bahan makanan, penyuluhan petani, serta pengawasan rumah gadai. Dari pekerjaannya itulah ia sering berdiskusi dengan Bung Hatta, tokoh nasional yang sangat konsen pada pergerakan ekonomi rakyat.

Persahabatan keduanya membuat Margono dan Hatta seolah tak terpisahkan ketika bicara ekonomi berbasis kepentingan rakyat. Kesamaan pandangan ini menyatukan langkah mereka dalam menyusun upaya konkret demi kedaulatan ekonomi bangsa melalui koperasi. Sebagai bentuk dedikasi kepada sahabatnya, Margono menginisiasi berdirinya Yayasan Hatta pada 1950. Yayasan ini memiliki perpustakaan modern dengan lebih dari 30.000 eksemplar koleksi buku Bung Hatta, baik karya maupun arsip lainnya.

Komitmen Margono pada pemberdayaan ekonomi rakyat semakin nyata saat ia terlibat dalam diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional—termasuk pengiriman beras ke India atas prakarsa Perdana Menteri Sjahrir. Puncak perannya terjadi saat Agresi Militer Belanda II tahun 1948, ketika sekitar 7 ton emas dijual ke Makau untuk membiayai kebutuhan pangan, diplomasi, dan logistik perang. Peran Margono berkontribusi besar hingga Indonesia memperoleh pengakuan de facto dan de jure.

Koperasi Merah Putih, Inspirasi dari Margono–Hatta

Hadirnya Program Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran dan komitmen sang kakek terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Presiden Prabowo secara resmi menetapkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Percepatan Kopdes/Kelurahan Merah Putih, Kamis (8/5/2025).

Dalam program ini, Presiden melibatkan hampir seluruh kementerian dan badan di bawah koordinasi Menko Pangan. Sementara itu, leading sector (PIC) program ini adalah Kementerian Koperasi.

Prabowo memiliki kemiripan pandangan dengan sang kakek dan Bung Hatta: bangsa yang kuat harus dimulai dari kedaulatan ekonomi di akar rumput—perdesaan. Karena itu, koperasi Merah Putih didorong hadir di level pemerintahan paling bawah, yakni desa dan kelurahan. Koperasi dinilai paling sesuai dengan kepribadian bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong, tolong-menolong, dan solidaritas sosial—baik secara kultural, sosiologis, maupun antropologis.

Bung Hatta sendiri, dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, menyatukan kepribadian bangsa itu dalam konsep Social Capital. Modal sosial ini bersifat multidisipliner—dikaji secara sosiologis, antropologis, ekonomi, dan budaya.

Bung Hatta merumuskannya menjadi tujuh nilai dasar koperasi: (1) Koperasi sebagai penggerak kepercayaan (trust). (2) Koperasi sebagai perwujudan keadilan dalam usaha bersama. (3) Koperasi sebagai penegasan nilai kebaikan dan kejujuran. (4) Koperasi sebagai penumbuh tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. (5) Koperasi untuk meneguhkan pemahaman yang sehat, cerdas, dan tegas. (6) Koperasi untuk memperkuat kemauan menolong diri sendiri. (7) Koperasi sebagai perwujudan kesetiaan dalam semangat kekeluargaan.

Untuk mewujudkan tujuh nilai ini tentu dibutuhkan SDM koperasi yang paham, berempati sosial, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat. Tata kelola koperasi tak bisa disamakan dengan badan usaha lain. Koperasi punya keunikan—mulai dari manajemen, pembukuan, akuntansi, kepemimpinan, jenis usaha, hingga kekuatan pasar. Koperasi sejatinya tak boleh dianggap lemah atau naif, apalagi kalah bersaing, jika pemahaman dan edukasinya sudah menjadi roh rakyat.

Salah satu kekuatan utama koperasi adalah konsep dual identity (identitas ganda): anggota sekaligus menjadi pemilik dan pasar tetap (captive market). Inilah keyword utama koperasi yang wajib dipahami seluruh anggota dan manajemennya.

Sekolah Pemikiran Bung Hatta dan Mata Kuliah Koperasi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan bahwa mahasiswa perlu dibekali nilai, prinsip, dan praktik koperasi sejak bangku kuliah (Kompas.com, 22/12/25). Menurutnya, koperasi bukan sekadar konsep ekonomi lama, melainkan instrumen strategis untuk menjawab ketimpangan ekonomi dan pembangunan berbasis masyarakat.

Mendikti berencana memasukkan kembali koperasi sebagai mata kuliah utama di setiap jurusan perguruan tinggi. Nilai-nilai koperasi juga akan diintegrasikan dalam mata kuliah wajib, termasuk ekonomi Pancasila. Untuk itu, akan dibangun kerja sama lintas kementerian, termasuk menghidupkan kembali koperasi mahasiswa (Kopma), koperasi siswa (Kopsis), dan koperasi santri (Kopsantri).

Komitmen ini telah ditandatangani melalui nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian, terutama Kementerian Koperasi. Bahkan, Kemenkop lebih dulu merencanakan pendirian Sekolah Pemikiran Bung Hatta bersama Yayasan Hatta, yang ditandatangani oleh Halida Hatta dan Ferry Joko Juliantono.

Ferry menyatakan bahwa Bung Hatta terbukti mampu membangun perekonomian rakyat melalui koperasi. Karena itu, Kemenkop membutuhkan dukungan Yayasan Hatta agar mandat Presiden Prabowo menjadikan koperasi sebagai tumpuan ekonomi rakyat bisa berjalan optimal.

Sementara itu, Direktur Yayasan Hatta, Halida Nuriah Hatta, menegaskan bahwa gagasan Bung Hatta layak dijadikan rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pro rakyat kecil, khususnya masyarakat desa.

Ikopin, Apa Kabarmu Kini?

Ikopin, apa kabarmu? Baik-baik saja, atau justru sedang kehilangan arah? Setahun terakhir, negeri ini ramai bicara koperasi—diskusi, diskursus, hingga Program Koperasi Merah Putih. Tapi entah kenapa, nama yang paling lekat dengan koperasi justru terasa absen.

Angan saya melayang ke era 90-an, terutama 1992–1998. Saat kita masih rajin naik-turun anak tangga kampus. Rasanya seperti berada di Indonesia mini—berjumpa anak negeri dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Jaket kuning lalu-lalang di gerbang gedung megah itu.

Kini, keriuhan itu memudar. Gedung megah tak lagi jadi magnet. Bahkan muncul pertanyaan menyentak: “Emang Ikopin masih ada?”

Di grup-grup alumni, diskursus akademik masih hidup—penuh kebanggaan. Tapi di ruang publik, media, dan lembaga negara, nama itu makin jarang terdengar. Seolah kita telah lama tergerus zaman, hanya tersisa di sudut Jatinangor atau Bandung Raya.

Program Koperasi Merah Putih seharusnya jadi momentum mengibarkan kembali bendera kebanggaan itu. Tapi kita tampak gagap memanfaatkannya. Program berjalan, institusi tak dilirik—yang ada justru personal akademisi.

Dulu, ketika bicara koperasi, nama-nama seperti Prof. Yuyun Wirasasmita, Prof. Herman Suwardi, Dr. Suwandi, hingga Yuzri Suhud jadi rujukan media dan negara. Kini?

Ada kesan kita alergi pada ruang publik dan media. Alergi menyampaikan ide, gagasan, konsep, atau sekadar siap dibully.

Ya sudah. Quo vadis kita?

Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik The Ihakkie Filantropy School dan Alumni Ikopin