Penegakkan Aturan Tanpa Membaca Momentum, Itu Kecerobohan

Kendati malam itu juga sudah berdamai, namun ada yang menyisakan uneg-uneg yang mungkin perlu disimak dari sosok cerdas yang juga tokoh muda Mathla’ul Anwar, Eko Supriatno.

1. Sensitivitas Momentum Nol Besar: Penertiban atribut dilakukan tanpa membaca konteks—padahal menjelang muktamar besar yang dihadiri pejabat tinggi negara.
2. Kontradiksi Narasi Pemerintah: Di satu sisi mengundang dan menghormati ormas, di sisi lain simbolnya justru ditertibkan—ini menciptakan kesan ambivalen.
3. Minim Koordinasi Lintas Sektor: Satpol PP seharusnya tidak bekerja sendiri; ada panitia, pemda, hingga protokol negara yang mestinya disinergikan.
4. Reduksi Simbol, Reduksi Kehormatan: Atribut bukan hanya bendera atau baliho semata, tetapi representasi identitas dan penghormatan terhadap tamu dan agenda besar.
5. Pendekatan Administratif yang Kaku: Penegakan aturan tanpa kebijaksanaan justru merusak substansi acara yang bernilai strategis dan historis.
6. Potensi Delegitimasi Pemerintah Daerah: Tindakan ini bisa dibaca sebagai ketidaksiapan daerah dalam menyambut event nasional berskala besar.
7. Komunikasi Publik yang Gagal: Tanpa penjelasan yang utuh, publik menangkap ini sebagai tindakan represif, bukan penataan.

Menurut Kami, solusi konkretnya :

– Penertiban berbasis waktu (ditunda hingga acara selesai)
– Koordinasi dengan panitia resmi
– Penataan, bukan penghapusan
– Standarisasi atribut, bukan pelarangan total
– Prinsip yang Harus Dijaga
Ketertiban penting, tetapi penghormatan terhadap agenda, tamu negara, dan simbol organisasi jauh lebih menentukan legitimasi sosial.

Ketika aturan dijalankan tanpa rasa, yang lahir bukan ketertiban—melainkan kegaduhan yang sebenarnya bisa dihindari. (red)