Ikatan Mahasiswa Cilangkahan Gelar Diskusi Interaktif, Bahas Urgensi Pemekaran Daerah Bersama Anggota DPRD Banten

Dalam sambutannya, Ketua Umum CC IMC, Hendrik Arrizqy, menekankan pentingnya pemekaran daerah bukan sekadar sebagai pemenuhan ambisi administratif, melainkan juga sebagai manifestasi dari cita-cita luhur memperjuangkan citra daerah. Hendrik menyatakan bahwa perjuangan ini mencerminkan warisan nilai yang harus dipelihara dan dilanjutkan oleh generasi ke generasi.

Menurutnya, cita-cita pemekaran harus dibingkai dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, agar kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi slogan, melainkan nyata terasa hingga ke pelosok-pelosok Cilangkahan.

Memasuki sesi pemaparan, Ahi mengajak seluruh peserta menengok kembali perjalanan panjang perjuangan menuju DOB Cilangkahan. Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama 21 tahun—sebuah perjalanan panjang yang sarat tantangan dan membutuhkan keteguhan hati semua pihak.

Ahi kemudian mengulas tentang pentingnya mendorong kemajuan daerah melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Menurutnya, keberhasilan daerah bukan semata dinilai dari seberapa banyak proyek fisik yang berdiri, tetapi dari kualitas manusia yang mendiaminya. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kehadiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Cilangkahan sebagai pusat pembentukan pola pikir masyarakat yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Perguruan Tinggi Negeri harus segera ada di Cilangkahan. Ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi tentang membangun cara berpikir masyarakat untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Ahi dengan penuh semangat.

Tak hanya membahas soal pendidikan, Ahi juga mengangkat persoalan potensi kelautan di sepanjang garis pantai Binuangeun hingga Bayah. Ia menyebutkan bahwa di sepanjang wilayah itu terdapat sedikitnya 11 muara yang berpotensi besar dalam mendukung ekonomi masyarakat nelayan. Namun, keterbatasan infrastruktur kerap menjadi hambatan besar.

Sebagai solusinya, Ahi mengusulkan agar pemerintah membangun dermaga-dermaga kecil di setiap muara, untuk memudahkan akses nelayan saat melaut. Dengan pembangunan tersebut, pendapatan para nelayan bisa ditingkatkan, sekaligus mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan adanya dermaga kecil di setiap muara, kita bisa membantu nelayan menghadapi kendala di laut, seperti karang-karang yang menghambat jalur pelayaran. Ini bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat bawah,” urainya.

Lebih jauh, Ahi juga mengingatkan tentang potensi wisata yang dimiliki Cilangkahan. Terdapat sekitar 33 titik wisata yang saat ini dikelola baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Menurutnya, pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional terhadap destinasi wisata ini bisa menjadi motor penggerak baru bagi ekonomi daerah.
Tidak ketinggalan, Ahi menyinggung kekayaan alam di kaki Gunung Halimun Salak, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Cibeber. Ia mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan gunung tersebut merupakan sisa pegunungan bawah laut yang menjulang ribuan tahun lalu, menjadikannya sumber daya alam yang sangat kaya.

Namun, Ahi mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan ilegal di kawasan itu menjadi ancaman serius. Ia menyerukan agar pemerintah bertindak tegas menertibkan aktivitas perusakan alam yang tidak bertanggung jawab tersebut.
“Potensi alam kita luar biasa. Tapi kalau tidak ada pengawasan serius, kita hanya akan menyaksikan kehancurannya tanpa sempat menikmati manfaatnya,” pungkas Ahi, menutup paparannya.

Diskusi interaktif ini tak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga mempertegas komitmen kolektif untuk terus memperjuangkan pemekaran Cilangkahan sebagai bagian dari ikhtiar membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.