GazanaPublika.com, Jakarta — Pemerintah Negara Bagian Melaka tengah menjajaki proyek infrastruktur berskala besar berupa pembangunan jembatan yang direncanakan menghubungkan wilayah Malaysia dengan Indonesia. Jika terwujud, jembatan tersebut diproyeksikan memangkas waktu perjalanan antarkedua wilayah menjadi sekitar 40 menit.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengungkapkan bahwa tahap awal proyek akan dimulai melalui kajian mendalam yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Studi tersebut akan memfokuskan pembahasan pada rencana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang membentang dari Pengkalan Balak di Masjid Tanah menuju wilayah Indonesia.
Menurut Ab Rauf, hasil kajian akan disempurnakan sebelum diajukan kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional (Majlis Perancang Fizikal Negara/MPFN) untuk mendapatkan penilaian dan evaluasi lanjutan. Setelah proses tersebut, pemerintah Melaka berencana membawa proposal itu ke pihak Indonesia untuk dibahas bersama.
“Setelah itu, kami akan membawa proposal ke otoritas Indonesia untuk membicarakan implementasi bersama proyek tersebut,” kata Ab Rauf.
Ia optimistis proyek lintas negara ini akan memberikan dorongan ekonomi yang besar bagi Melaka, terutama dalam jangka panjang. Pemerintah negara bagian, kata dia, telah menyiapkan dana awal sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai konsultasi teknis, kajian ekonomi, serta aspek logistik.
“Kami percaya jika rencana ini terealisasi, jembatan ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” tambahnya.
Ab Rauf juga menyebut jembatan tersebut berpotensi menjadi simbol konektivitas strategis antara Malaysia dan Indonesia di kawasan Selat Malaka.
“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, yang membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ucap Ab Rauf.
Namun demikian, rencana tersebut tidak luput dari sorotan kritis. Pemimpin oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kelayakan finansial proyek tersebut, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah negara bagian saat ini. Ia menilai, pembangunan jembatan lintas Selat Malaka membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kondisi keuangan Melaka masih terbebani berbagai kewajiban.
Yadzil menyinggung pendapatan tahunan Melaka yang sebagian besar terserap untuk kebutuhan operasional, serta adanya utang kepada pemerintah federal yang belum sepenuhnya terselesaikan.
“Jika kita tidak bisa melunasi hutang yang ada, bagaimana negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa pemerintah bisa mengelola uang baru senilai miliaran ringgit secara bijaksana?” ucapnya, seperti dikutip Free Malaysia Today (FMT).
Ia juga mempertanyakan kemampuan Melaka dalam membiayai proyek konstruksi raksasa tersebut tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat.
“Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mengisi konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?” lebih lanjutnya.
