Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Kritik tajam yang dilayangkan Dino Patti Djalal mengenai keterwakilan diplomasi Indonesia dalam pemakaman pemimpin tertinggi Iran akhirnya mendapat jawaban resmi dari Kementerian Luar Negeri. Menepis anggapan bahwa istana mengecilkan arti undangan Teheran, pemerintah memastikan Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR akan hadir langsung dalam upacara penghormatan terakhir tersebut.
Gelombang polemik ini bermula dari kegelisahan Dino yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia tersebut mempertanyakan komitmen dan ketegasan prinsip politik luar negeri Indonesia saat mendengar kabar awal bahwa Indonesia hanya diwakili oleh duta besar.
Advertisement
Terkait hal tersebut, sebelumnya pernyataan Dino sebagai berikut:
“Bebas aktif yang luntur? Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal. Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri-tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita). Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran-yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini,” tulis Dino dalam keterangan unggahannya, dikutip dari Detik.com.
Dino menyayangkan sikap tersebut, mengingat negara-negara besar dan tetangga di Asia Tenggara justru mengirimkan pejabat tinggi di tingkat menteri hingga kepala negara. Menurutnya, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia idealnya berada di barisan depan dalam menunjukkan solidaritas diplomasi.
“Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi,” katanya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu bahkan berspekulasi mengenai adanya tekanan geopolitik global atau kemandekan birokrasi di internal pemerintahan yang membuat pengambilan keputusan berjalan lambat. Ia juga menyoroti keberadaan jajaran pejabat Kemenlu yang semestinya bisa diutus sejak awal ke Teheran.
“Apakah ini berarti polugri ‘bebas aktif’ kita mulai LUNTUR karena Indonesia takut/sungkan terhadap Amerika? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang membran-sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan. Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta-tapi beliau justru sibuk keliling Asia Tengah untuk kunjungan yang sifatnya rutin,” ujar dia.
Bagi Dino, kehadiran fisik delegasi setingkat menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara bukan sekadar formalitas, melainkan simbol hubungan bilateral yang mendalam. Langkah ini dinilai penting untuk mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional mengenai posisi hukum Indonesia atas peristiwa yang menimpa Khamenei.
“Kita seakan melupakan bahwa Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dengan hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi Indonesia dalam acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yang sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bahwa adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yang melanggar hukum dan norma internasional,” ujar dia.
Menjawab kekhawatiran dan seluruh poin kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri langsung meluruskan status kedatangan delegasi Indonesia. Melalui kepastian keberangkatan Menlu bersama Ketua MPR, pemerintah menegaskan bahwa hubungan bilateral dengan Iran tetap menjadi prioritas utama dan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia sama sekali tidak memudar.
Advertisement
Advertisement
