Advertisement
GazanaPublika.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pembentukan dan susunan keanggotaan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji dalam rapat paripurna ke-21. Pansus ini beranggotakan 30 anggota Dewan dari seluruh fraksi di DPR RI.
Pengusul hak angket pansus haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan berbagai pertimbangan pembentukan pansus ini. Menurutnya, pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) tidak sesuai dengan penetapan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi VIII DPR RI.
Advertisement
“Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menag No 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH,” ujar Selly.
Selly juga menyoroti masalah layanan bagi jemaah haji di Arab Saudi, termasuk tenda yang tidak sesuai dengan kapasitas dan katering yang disediakan untuk jemaah.
“Perlu kami sampaikan kepada pimpinan bahwa yang telah menandatangani hak angket bukan 31 anggota, tetapi sudah menjadi 35 anggota, dan semua resmi dari lebih dari dua fraksi,” tambah Selly.
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, meminta persetujuan dari seluruh anggota DPR terkait pembentukan hak angket Pansus Haji ini. Ia menanyakan apakah pembentukan hak angket ini dapat disetujui oleh sidang Dewan.
“Saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut terdiri dari 7 orang PDIP, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai NasDem, 3 orang PKB, 3 orang Fraksi Partai Demokrat, 3 orang Fraksi PKS, 2 orang Fraksi PAN, dan 1 orang Fraksi PPP,” jelas Cak Imin.
“Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?” tambahnya.
Keputusan ini menandai langkah awal dalam upaya pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait pembagian kuota dan layanan bagi jemaah haji di Arab Saudi.
Sumber: detik.com
Advertisement
Redaksi