GazanaPublika.com,Pati – Suasana politik di Kabupaten Pati memanas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dan memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan itu diambil usai rapat paripurna yang berlangsung di tengah ketegangan pasca aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 13.00 WIB, ratusan massa yang sejak pagi menggelar aksi protes berhasil menerobos dan menduduki gedung DPRD Pati. Teriakan tuntutan pemakzulan menggema di ruang sidang, memaksa anggota dewan mempercepat pembahasan agenda. Tekanan massa yang kian menguat membuat fraksi-fraksi DPRD satu per satu menyatakan dukungan terhadap pembentukan pansus.
Ketua Fraksi PKS, Narso, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia menilai Bupati Sudewo telah mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik serius, antara lain dalam proses pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo serta pergeseran anggaran tahun 2025.
“Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut integritas dan komitmen kepala daerah terhadap sumpah jabatan,” ujarnya lantang.
Nada serupa disampaikan Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Joni Kurnianto. Menurutnya, pelanggaran terhadap janji sumpah jabatan sudah cukup menjadi dasar penggunaan hak angket.
“Kegaduhan di masyarakat tak bisa diabaikan. Hak angket sudah di depan mata dan harus segera dijalankan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra, melalui Yeti, menambahkan bahwa hak angket penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan kondusif. Sementara itu, Mahdun dari Fraksi PKB menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat diberlakukan meskipun akhirnya dibatalkan. Menurutnya, kebijakan tersebut meninggalkan luka di tengah masyarakat.
“Efeknya sudah dirasakan, dan ini menjadi pelajaran agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan,” ungkap Mahdun.
Puncak rapat paripurna ditandai dengan ketukan palu Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, yang menegaskan bahwa pansus akan segera dibentuk. “Pansus ini akan mengusut tuntas seluruh kebijakan Bupati Pati yang menimbulkan kontroversi. Hasilnya nanti akan menjadi dasar pengambilan langkah hukum maupun politik berikutnya,” jelas Ali.
Langkah DPRD ini menandai babak baru dalam dinamika politik Pati. Dengan sorotan publik yang kian tajam, proses pansus diperkirakan akan menjadi medan tarik ulur antara pihak legislatif dan eksekutif, sementara masyarakat menanti kepastian arah kebijakan di “Bumi Mina Tani” tersebut.
