Asal Usul Nama Nusantara, Swarnadwipa dan Indonesia

Dalam prolog ini, kita akan menjelajahi sejarah dan makna dari tiga nama penting tersebut, yang masing-masing mencerminkan aspek berbeda dari warisan Indonesia yang kaya dan kompleks. Dari penggunaan awal di kitab Weda dan epik Ramayana, hingga pengenalan istilah “Indonesia” oleh para intelektual dan pejuang kemerdekaan, kita akan melihat bagaimana kata-kata ini tidak hanya mendefinisikan wilayah geografis, tetapi juga aspirasi dan semangat sebuah bangsa yang terus berkembang.

1. Asal usul nama Negeri Nusantara

Sejarah seringkali menjadi tempat di mana kata-kata memperoleh makna yang lebih dalam daripada sekadar definisi geografis. Salah satu kata yang menarik untuk ditelusuri adalah “Nusantara”. Dalam literatur kuno India, kata ini sudah tercatat dalam kitab Weda tanpa memberikan penjelasan yang jelas tentang gugusan pulau atau wilayah yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa “Nusantara” sudah dikenal sejak zaman Vedik (1200-500 SM) sebagai konsep geografis yang penting meskipun tidak dijelaskan negeri mana yanh disebut nusantara.

Penggunaan kata “Nusantara” dalam konteks sejarah Indonesia mulai muncul dalam catatan lokal ketika terjadi peristiwa Sumpah Palapa. Sumpah Palapa tercatat dalam kitab Negarakertagama pada abad ke-14 menjadi titik awal penting dalam penggunaan kata ini. Patih Gajah Mada menggunakan “Nusantara” untuk merujuk pada gugusan pulau di Jawa dan sekitarnya, dengan interpretasi yang luas mencakup Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta wilayah di luar Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina bagian selatan.

Dalam sumpah tersebut terdapat kutipan:

“Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada,
Lost seagrass huwus in isun amukti palapa Nusantara, padang lamun, Seran ring, Tañjung Pura, Haru ring, Pahang ring, Dompo, round Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa.”

Artinya, “Dia Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak mau berbuka. Hai Gajah Mada, “Ketika saya mengalahkan Nusantara, saya akan mematahkan kecepatan saya. Jika saya mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, seperti, seperti saya akan mematahkan kecepatan.”

Namun, setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, penggunaan kata “Nusantara” mulai meredup hingga abad ke-20. Pada masa ini, Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa menggunakan kembali istilah “Nusantara” untuk menggantikan penggunaan kata “Hindia Belanda” yang dianggap tidak sesuai dengan klaim Belanda terhadap wilayah ini. “Hindia Belanda” bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan nusantara, karena “Hindia” berasal dari bahasa Yunani yang merujuk pada India atau Indos. Sebab Hindia Belanda semua bukan identitas negeri tetapi merujuk negeri disebelah timur India dan orang Eropa masih menyangka bagian dari India.

Dari beberapa informasi di atas walaupun nama Nusantara telah tercatat di dalam kitab Weda tapi belum bisa disimpulkan keberadaan Negeri tersebut yang sebenarnya. Nama Nusantara baru dikatakan sah secara informasi yang akurat dari catatan kuno dalam kitab Negarakertagama, pada periode kerajaan Majapahit.

2. Asal usul nama Negeri Swarnadwipa

Dalam Epik Ramayana, yang ditulis sastrawan India pada abad ke-5 hingga ke-4 SM, menjelaskan keberadaan Suvarṇarūpyaka dan itu diasosiasikan dengan Svarnadvipa atau Pulau Emas. Epik Ramayana menyebutkan tempat ini namun informasi mengenai lokasinya masih samar-samar dan belum jelas, dimana negeri swarnadwipa yang dimaksud.

Di sisi lain dunia, pada zaman Romawi kuno, pengetahuan geografis terdokumentasi dalam karya-karya seperti “De Chorographia” karya Pomponius Mela. Karya ini memberikan gambaran luas tentang geografi dunia Romawi pada masa tersebut, meliputi wilayah dari Hispania hingga Mesir, dengan penekanan pada budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Pomponius Mela juga menyebutkan istilah geografis seperti Chryse (pulau emas), Argyre (pulau perak), dan Aurea Chersonese (peninsula emas), menunjukkan pemahaman luas dari para penjelajah pada masa itu.

Dalam konteks Asia, pedagang India menggunakan istilah “Swarnadwipa” untuk merujuk tidak hanya pada Sumatra tetapi juga wilayah di sebelah timur India termasuk apa yang disebut nusantara secara keseluruhan.

Penggunaan resmi istilah “Swarnadwipa” dalam catatan sejarah tercatat dalam prasasti Nalanda yang diterbitkan oleh Raja Devapala dari Kerajaan Pala,

Prasasti Nalanda menyebutkan keberadaan Swarnadwipa. Prasasti ini, yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Devapala dari Kerajaan Pala (sekitar abad ke-9 Masehi). Kerajaan Pala sendiri mencakup Benggala termasuk Kalkuta, Banglades, Bihar, dan Odisha. Tercatat dalam prasasti itu nama Balaputradewa, seorang maharaja dari Swarnadwipa, meminta Raja Devapala untuk mendirikan sebuah biara (vihara) di Nalanda. Dalam prasasti tersebut, Balaputradewa disebut sebagai penguasa Swarnadwipa, yang merujuk pada Sumatra sedangkan secara lokal yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya.

Berikut adalah kutipan yang sering dihubungkan dengan prasasti Nalanda mengenai Swarnadwipa:

“…Raja Devapala dari Kerajaan Pala mendirikan vihara di Nalanda atas permintaan Balaputradewa, penguasa Swarnadwipa (Sumatra)…”

Dari informasi prasasti ini memberikan kesimpulan bukti kuat bahwa orang India secara umum menyebut Sumatra sebagai Swarnadwipa.

Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi. Prasasti ini mengidentifikasi Balaputradewa sebagai maharaja penguasa Swarnadwipa, yang kemungkinan merujuk pada masa kejayaan Sriwijaya di Sumatra. Hal ini menegaskan bahwa Swarnadwipa bukan hanya sebuah konsep geografis tetapi juga sebuah entitas politik yang diakui dalam sejarah Asia Tenggara.

I-Tsing, seorang cendekiawan Buddha dan pelancong dari Tiongkok, dalam catatan perjalanannya, menyebutkan wilayah yang dikenal sebagai “Swarna Dwipa” atau Pulau Emas, yang merujuk pada Sumatra. Dalam catatan perjalanan yang dikenal sebagai “Nan Hai Ji Gui Nei Fa Zhuan” (Catatan Praktik Dharma yang Dikirim dari Laut Selatan), I-Tsing mencatat pengalamannya saat singgah di Sriwijaya selama perjalanannya menuju India.

Menurut catatannya, I-Tsing tiba di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi dan tinggal di sana selama enam bulan untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan teks-teks Buddha. Ia menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha yang penting, di mana banyak biksu dari berbagai negara berkumpul untuk belajar dan berlatih.

I-Tsing menyebut Sumatra sebagai bagian dari wilayah yang ia sebut “Swarna Dwipa”, yang berarti Pulau Emas dalam bahasa Sanskerta. Ia mencatat bahwa wilayah ini adalah pusat perdagangan yang penting dan memiliki hubungan budaya dan intelektual yang erat dengan India. Wilayah ini juga dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, termasuk emas, yang mungkin menjadi alasan mengapa disebut “Pulau Emas”.

Catatan I-Tsing memberikan wawasan berharga tentang peran Sumatra sebagai pusat intelektual dan budaya pada abad ke-7 Masehi, serta pentingnya Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Ia mencatat bahwa kerajaan ini mendukung para pelajar dan biksu dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dan mendorong pertukaran pengetahuan dan budaya.

Dengan demikian, melalui catatan I-Tsing, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang Swarna Dwipa sebagai pusat penting di kawasan Asia Tenggara pada masa itu, yang dikenal tidak hanya karena kekayaan alamnya tetapi juga karena kontribusinya dalam penyebaran ajaran Buddha dan pengembangan kebudayaan.

Dari beberapa data tersebut dapat disimpulkan bahwa negeri suwarnadwipa yang dimaksudkan di dalam Epic Ramayana tidak bisa dijadikan satu kesimpulan tentang keberadaan negeri Suwarna Dwipa di Sumatera ataupun seluruh Nusantara tetapi warna Dwipa dikenal secara Mashur oleh orang India pada masa Raja Devapala dari Kerajaan Pala menurut informasi Prasasti Nalanda. Dapat dipastikan nama masyur bagi pedsgang-pedagang India yang bersentuhan perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya.

3. Asal usul nama Indonesia

Kata “Indonesia” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “Indus” dan “Nesos”. “Indus” berarti India atau Hindia, sementara “Nesos” berarti pulau. Dengan demikian, “Indonesia” dapat diartikan sebagai “Kepulauan India”. Hal ini menarik karena bangsa luar mengidentifikasi wilayah kita sebagai bagian dari India, atau setidaknya berhubungan dengan India. Mereka juga menyebut tanah ini dengan istilah “India Timur”, meskipun Nusantara saat itu bukan bagian dari wilayah India melainkan berdiri sendiri dengan penguasanya sendiri.

Istilah “Indonesia” pertama kali diperkenalkan oleh J.R. Logan (1819-1869) pada tahun 1850. Logan, seorang pegawai pemerintah Inggris yang juga redaktur majalah di Penang, Malaysia, memperkenalkan istilah ini melalui majalahnya, “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” (JIAEA). Pada tahun tersebut, JIAEA menerbitkan sebuah artikel di mana Logan mencetuskan istilah “Indonesia” untuk menggambarkan gugusan pulau di sebelah timur India.

Namun, sebelum Logan, nama “Indonesia” sudah pernah dikemukakan oleh Earl, seorang penulis lain di majalah tersebut. Earl menulis sebuah artikel berjudul “On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations” (Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia) yang diterbitkan dalam volume IV halaman 66-74. Dalam tulisannya, Earl mengusulkan bahwa penduduk Kepulauan Hindia seharusnya memiliki nama khas (a distinctive name). Ia menyatakan bahwa nama “Hindia” sudah tidak tepat karena bisa menyebabkan kebingungan dengan kepulauan India lainnya.

Dalam artikel tersebut, Earl mengajukan dua pilihan nama: “Indunesia” atau “Malayunesia”. Meskipun Earl lebih condong memilih nama “Melayunesia”, J.R. Logan kemudian memutuskan menggunakan nama “Indunesia” yang diusulkan oleh Earl, tetapi mengganti huruf “u” menjadi “o”, sehingga menjadi “Indonesia”. Jadi, sebagaimana disebutkan di atas, nama “Indo” berhubungan dengan kata “Indus”, “India”, “Hindu”, dan “Hindia”.

Istilah “Indonesia” kemudian diciptakan oleh Eduard Douwes Dekker. Insulinde, nama bagi negara kepulauan Indonesia, pernah diusulkan oleh Eduard Douwes Dekker yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli. Insulinde diambil dari bahasa Latin yang berarti “Kepulauan Hindia” (insula berarti pulau).

Seorang pribumi dan pejuang, Ki Hajar Dewantara, adalah orang pertama yang menggunakan nama “Indonesia”. Pada saat ia dibuang ke Belanda pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pers dengan nama “Indonesische Persbureau” di negeri tersebut.

Pada tahun 1928, dalam Kongres Pemuda Kedua, kata “Indonesia” secara resmi disematkan sebagai identitas negara kesatuan yang kemudian tercatat dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945.