Advertisement
GazanaPublika.com, Gaza – Kelompok Hamas dilaporkan bersedia menyerahkan senjata berat mereka kepada badan pemerintahan Palestina di Gaza atau kepada negara-negara Arab, namun menolak menyerahkan persenjataan ringan yang mereka sebut sebagai alat pertahanan diri. Langkah ini menjadi sinyal diplomatik penting di tengah rapuhnya proses gencatan senjata yang kembali diwarnai pelanggaran oleh Israel.
Menurut laporan Axios, media berbasis di Amerika Serikat, dua sumber — salah satunya pejabat tinggi AS — mengonfirmasi bahwa Hamas telah menyampaikan kesediaan tersebut dalam rangka upaya membentuk pemerintahan transisi di Gaza.
Advertisement
“Hamas menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan senjata beratnya — terutama roket dan rudal — kepada entitas Palestina atau Arab, tetapi bersikeras menyimpan senjata mereka untuk membela diri,” tulis laporan Axios, Rabu (15/10/2025).
Sementara itu, menurut Reuters, pembicaraan mengenai pengaturan keamanan pascaperang di Gaza kini menjadi topik sensitif antara Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Ketiga negara itu berupaya menengahi kesepakatan yang memungkinkan rekonsiliasi antara Hamas dan Otoritas Palestina (PA), tanpa memicu kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut.
Namun, sumber diplomatik yang dikutip The Guardian memperingatkan bahwa langkah Hamas menyerahkan senjata berat tidak serta merta berarti pelucutan kekuatan militer mereka. Banyak pihak menilai, kelompok tersebut ingin mempertahankan kemampuan tempur dasar guna menjaga ‘keseimbangan kekuatan’ dengan Israel dan kelompok bersenjata lain di kawasan.
Sejumlah analis menilai tawaran ini menunjukkan pergeseran strategi Hamas — dari perlawanan bersenjata penuh menuju posisi politik yang lebih fleksibel, dengan menuntut peran dalam pemerintahan Palestina pascaperang.
Di sisi lain, situasi di Gaza tetap tegang. Israel dilaporkan terus melakukan operasi militer terbatas di beberapa wilayah, sementara bantuan kemanusiaan kembali tersendat. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa lebih dari 39.000 warga sipil telah tewas sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023.
Langkah Hamas ini dipandang sebagai bagian dari upaya untuk membuka ruang negosiasi politik yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, dan Arab Saudi dalam pengawasan pascaperang Gaza.
Advertisement
Redaksi