Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Ketegangan di kawasan Teluk kian memanas memasuki hari ketiga. Militer Iran mengumumkan telah menargetkan pangkalan udara milik Amerika Serikat (AS) di Kuwait dalam serangan terbaru pada Senin (2/3/2026). Selain itu, kapal-kapal militer AS di Samudra Hindia bagian utara juga disebut menjadi sasaran.
“Unit-unit rudal dari pasukan darat dan angkatan laut militer yang beroperasi dari berbagai lokasi menargetkan pangkalan udara Ali Al Salem milik AS di Kuwait serta kapal-kapal musuh di Samudra Hindia bagian utara selama beberapa jam terakhir,” kata militer Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (2/3/2026).
Advertisement
Dalam pernyataan yang sama disebutkan bahwa “15 rudal jelajah” digunakan dalam serangan tersebut. Pangkalan udara Ali Al Salem merupakan salah satu instalasi utama AS di Kuwait, negara Teluk yang diperkirakan menampung sekitar 13.500 tentara Amerika. Serangan ini menjadi bagian dari rentetan aksi balasan Teheran terhadap negara-negara Teluk yang menampung pasukan AS, setelah Washington dan Israel melancarkan serangan besar pada Sabtu (28/2/2026).
Ledakan kembali terdengar di berbagai kota di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Serangan balasan Iran ini disebut telah memasuki hari ketiga sebagai respons atas bombardir besar-besaran yang dilakukan AS dan Israel.
Di Washington, dinamika berbeda justru mencuat. Pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui kepada staf Kongres bahwa tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran berencana menyerang lebih dulu pasukan AS. Pengakuan tersebut diungkapkan dua sumber yang mengetahui jalannya pengarahan, sebagaimana dikutip Reuters.
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah AS dan Israel melancarkan salah satu operasi militer paling ambisius terhadap Iran dalam beberapa dekade terakhir. Operasi yang dimulai Sabtu (1/3/2026) dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, menenggelamkan kapal-kapal perang Iran, serta menghantam lebih dari 1.000 target di berbagai wilayah.
Pengakuan dalam forum tertutup tersebut dinilai meruntuhkan salah satu argumen utama yang sebelumnya digunakan pemerintahan Trump untuk membenarkan perang.
Sehari sebelumnya, pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan Trump melancarkan serangan sebagian dipicu oleh indikasi bahwa Iran mungkin akan menyerang pasukan AS di Timur Tengah. Namun dalam pengarahan selama lebih dari 90 menit kepada staf Demokrat dan Republik dari sejumlah komite keamanan nasional di Senat dan DPR, pejabat pemerintahan menekankan bahwa rudal balistik Iran dan pasukan proksi Teheran memang menimbulkan ancaman mendesak terhadap kepentingan Amerika.
Meski begitu, menurut dua sumber yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim, tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran berencana menyerang pasukan AS terlebih dahulu.
Trump menyatakan operasi militer yang diperkirakan berlangsung berminggu-minggu itu bertujuan memastikan Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, membatasi program rudalnya, serta menghilangkan ancaman terhadap AS dan sekutunya. Ia juga mendesak rakyat Iran untuk bangkit dan menggulingkan pemerintah mereka.
Namun, Partai Demokrat menuduh Trump melancarkan ‘perang pilihan’ dan mempertanyakan alasan pemerintah meninggalkan jalur diplomasi yang sebelumnya disebut masih memiliki peluang oleh mediator Oman.
Di tengah perdebatan politik itu, konflik terus menelan korban. Komando Pusat AS (United States Central Command) melaporkan tiga personel militer AS tewas dan lima lainnya mengalami luka serius, sementara sejumlah lainnya mengalami luka ringan akibat serpihan ledakan dan gegar otak.
Militer AS juga menyebut pesawat dan kapal perangnya telah menghantam lebih dari 1.000 target Iran sejak operasi dimulai. Di antaranya adalah pengerahan pembom siluman B-2 yang menjatuhkan bom seberat 2.000 pon atau sekitar 900 kilogram ke fasilitas rudal bawah tanah Iran yang diperkuat.
Perang yang awalnya diklaim sebagai langkah pencegahan kini bergeser menjadi babak eskalasi terbuka—di medan tempur maupun di ruang politik Washington.
Advertisement
Advertisement
