Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan protes keras kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran daerah sebesar 25 persen. Protes tersebut disampaikan langsung usai pertemuan antara sejumlah gubernur dengan Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem kepada awak media.
Advertisement
Menurutnya, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi beban berat bagi pemerintah provinsi. “Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi,” sambungnya.
Langkah Mualem tidak sendiri. Ia datang bersama 18 gubernur lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Mereka menggelar pertemuan dengan Menkeu untuk menyampaikan penolakan atas kebijakan pemotongan TKD yang dianggap memberatkan daerah.
Mualem menegaskan bahwa para gubernur berharap pemerintah pusat mendengar suara daerah, terutama terkait pembangunan infrastruktur.
“Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam (dengan Menkeu Purbaya). Pertama sekali, masalah infrastruktur di semua provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pemotongan TKD terlalu besar dan berpotensi menimbulkan gejolak di daerah. Namun, ia menilai masih ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
“Kalau mereka (pemda) mau bangun daerahnya, kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” sindir Purbaya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan para gubernur.
Ia menambahkan, “Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya. Image mereka (pemda) kurang bagus di mata pemimpin-pemimpin di atas. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi.”
Dalam APBN 2026, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk dana transfer ke daerah, atau turun 29 persen dari anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun..
Kebijakan ini menuai protes karena banyak pemerintah daerah terpaksa menaikkan tarif pajak untuk menutup kekurangan anggaran.
Menanggapi tekanan dari berbagai pihak, Purbaya akhirnya menambah Rp43 triliun untuk TKD 2026 sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut akan tetap menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional dan kemampuan penerimaan negara.
“Kami akan tetap berupaya menambah dana TKD tahun depan, tetapi tentu dengan memperhatikan kondisi fiskal dan kinerja daerah,” ujarnya.
Advertisement
Redaksi