‘Efisiensi di Tengah Krisis’: Pemerintah Siapkan WFH 1 Hari, Menunggu Pengumuman Resmi

“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, pengumuman kebijakan ini tidak akan melewati akhir bulan. Dengan kata lain, publik hanya perlu menunggu hitungan hari.

“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” tambahnya.

Respons Cepat Dampak Perang Energi
Kebijakan WFH ini bukan tanpa alasan. Perang di kawasan Timur Tengah—yang turut mengguncang jalur distribusi energi dunia seperti Selat Hormuz—telah memicu kekhawatiran terhadap pasokan dan konsumsi BBM dalam negeri.

Dengan mengurangi mobilitas pegawai pemerintah, negara berharap dapat menekan konsumsi BBM harian,mengurangi kepadatan lalu lintas, dam menjaga efisiensi energi nasional

Langkah ini menjadi bagian dari strategi adaptif pemerintah menghadapi ketidakpastian global tanpa langsung membebankan biaya kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum banyak memberikan rincian. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau langsung perkembangan kebijakan tersebut.

“WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.

Pernyataan ini menguatkan bahwa kebijakan tersebut telah melalui tahap final dan hanya menunggu momentum pengumuman resmi dari pemerintah pusat.

Antara Efisiensi dan Adaptasi Baru

Jika resmi diberlakukan, WFH satu hari ini akan menjadi bentuk adaptasi baru birokrasi Indonesia—bukan lagi karena pandemi, tetapi karena tekanan geopolitik global terhadap energi.

Kebijakan ini juga menunjukkan pergeseran pendekatan: dari sekadar respons krisis menjadi upaya manajemen konsumsi energi secara sistemik.