GazanaPublika.com, Jakarta — Pemerintah tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program unggulan ‘Makan Bergizi Gratis’ (MBG). Langkah penataan ini membuka potensi terjadinya penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran operasional negara tanpa menurunkan kualitas gizi yang disalurkan kepada masyarakat, dikutip dari Bloomberg Technoz.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam sebuah konferensi pers mengenai peningkatan kualitas layanan MBG dan satuan pelayanan pengisian gizi (SPPG) terpencil yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/06/2026). Prasetyo meluruskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kalkulasi riil di lapangan, bukan bentuk pengurangan paksa.
“Bukan memangkas ya, tapi dari hasil perhitungan, kami yakin akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo kepada awak media.
Guna memastikan efisiensi anggaran negara berjalan optimal, Kementerian Sekretariat Negara saat ini terus membangun koordinasi yang intensif dengan kementerian serta lembaga terkait. Sinkronisasi data dan penataan SPPG, khususnya di wilayah ‘3T’ (tertinggal, terluar, terdepan), diharapkan mampu menekan biaya operasional secara signifikan.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Melalui proses penyelarasan ini, pemerintah optimistis alokasi dana ke depan akan jauh lebih tepat sasaran. “Jadi dari proses penataan nanti kita bisa menghitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan kebijakan yang telah berjalan sebelumnya di lingkup Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat membeberkan bahwa pemerintah telah berhasil menekan anggaran program MBG menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal yang direncanakan sebesar Rp335 triliun pada tahun ini. Penyesuaian pagu anggaran tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan penggunaan dana yang lebih efektif.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Selasa (19/05/2026).
Walau bentuk efisiensi tambahan berikutnya belum dirinci, Purbaya menegaskan komitmen Presiden agar program MBG tetap berjalan optimal demi menyokong kebutuhan gizi siswa sekolah. Adapun realisasi penyerapan anggaran program ini hingga April 2026 telah menyentuh angka Rp75 triliun atau sekitar 22,4% dari total pagu, dengan jangkauan penerima manfaat mencapai 61,96 juta orang yang dilayani oleh 27.952 SPPG di berbagai wilayah tanah air.
