Advertisement
GazanaPublika.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai desakan untuk mencopot Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, terkait peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN). Desakan ini muncul setelah PDN diretas menggunakan Ransomware LockBit 3.0 sejak 20 Juni 2024, yang mengelola data dari 73 kementerian/lembaga serta ratusan pemerintah daerah.
“Sudah semuanya dievaluasi,” ujar Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, hari ini.
Advertisement
PDN yang dikelola oleh Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai gagal dalam menjaga keamanan objek vital dan strategis tersebut. Kritik dari warganet terhadap Budi Arie semakin meningkat, dengan SafeNET, sebuah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak digital, bahkan memulai petisi untuk mendesak mundur Budi Arie sebagai Menkominfo. Hingga Rabu siang, 3 Juli 2024, petisi tersebut telah didukung oleh 22.000 orang.
Menanggapi petisi tersebut, Budi Arie menilai itu sebagai hak masyarakat untuk bersuara tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Presiden Jokowi, yang tidak merinci evaluasi yang dilakukan terkait peretasan PDN, mengungkapkan harapannya agar ke depan ada back-up untuk data nasional guna menghindari insiden serupa.
“Kita harus back-up data nasional kita, agar tidak terkejut jika terjadi hal serupa. Ini bukan hanya terjadi di negara kita,” jelas Jokowi.
Pakar digital, Anthony Leong, mengkritik keras gangguan pada PDN sebagai krisis besar yang berdampak luas terhadap berbagai layanan, termasuk keimigrasian. Dia menyoroti perlunya manajemen krisis yang lebih baik dari pemerintah melalui Kominfo untuk mengatasi masalah serupa di masa mendatang.
Keprihatinan atas keamanan data nasional semakin mendesak, sementara publik terus mengawasi respons pemerintah terhadap insiden ini.
Sumber: tempo.co
Advertisement
Redaksi