Advertisement
GazanaPublika.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Thomas M. Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) 2 pada Kamis, 18 Juli 2024. Pelantikan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini menarik perhatian sejumlah pengamat dan ekonom.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa pelantikan Tommy adalah bagian dari upaya tim Prabowo untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan. Sebelumnya, Tommy yang juga merupakan Bendahara Partai Gerindra, telah bergabung dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Advertisement
“Pelantikan ini bertujuan untuk mengamankan sumber daya strategis di pemerintahan, khususnya terkait perencanaan anggaran,” ungkap Media Wahyudi kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Senada dengan itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mencurigai bahwa pengangkatan Tommy sebagai wakil menteri keuangan adalah langkah awal untuk mempersiapkannya sebagai calon Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Menurut Ronny, setidaknya ada dua tujuan utama dari penunjukan Tommy. “Pertama, untuk mempermudah proses transisi anggaran dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang akan digunakan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Kedua, Ronny melihat penunjukan ini sebagai kesempatan bagi Tommy untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan baru. “Dengan kata lain, Tommy mungkin adalah sosok yang akan menggantikan Sri Mulyani nanti,” tambahnya.
Ronny juga menyoroti pentingnya posisi Menteri Keuangan sebagai kursi strategis yang harus dikuasai oleh presiden terpilih. Menurutnya, Prabowo memiliki opsi untuk memilih Menteri Keuangan dari kalangan profesional seperti yang dilakukan Jokowi dengan Sri Mulyani, atau dari partai dengan latar belakang yang memenuhi kriteria.
“Thomas Djiwandono memenuhi kriteria kedua. Dia adalah bendahara partai dengan latar pendidikan master ekonomi internasional,” jelas Ronny.
Selain itu, Ronny menganggap bahwa keputusan ini juga bisa menjadi sinyal bagi pasar tentang siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani nantinya. Dia menilai bahwa transisi anggaran sebenarnya tidak memerlukan penambahan posisi wakil menteri, mengingat transisi sebelumnya dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi berjalan mulus tanpa penambahan Wamen baru.
Menurut Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sebenarnya sudah cukup untuk memastikan transisi anggaran yang lancar. Pemerintahan Jokowi masih memiliki kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sementara jatah pemerintahan baru akan dimulai pada APBN-Perubahan 2025.
“Masalah transisi ini jadi panjang karena presiden terpilih ingin programnya lebih cepat diakomodasi dalam APBN yang masih di bawah otoritas pemerintahan Jokowi,” pungkas Ronny.
Sumber: Tempo.co
Advertisement
Redaksi