Presiden Prabowo Subianto Akan Mulai Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028

Persiapan infrastruktur terus dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2025, termasuk pembangunan akses jalan utama, gedung pemerintahan, dan fasilitas pendukung seperti Masjid Nusantara. Basuki menjelaskan bahwa proyek infrastruktur ini dikebut agar dapat selesai tepat waktu.

“Januari 2025 menjadi awal dimulainya pengembangan infrastruktur jalan dan sarana pendukung lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara,” tambahnya.

Dalam upaya mendukung ekosistem ekonomi di ibu kota baru, Otorita IKN juga telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan nasional. Layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026 untuk mempermudah kebutuhan finansial warga dan pelaku usaha yang akan pindah ke IKN.

Selain itu, Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana besar perpindahan ibu kota ini dalam forum internasional seperti G20. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Sebagai konsekuensi dari perpindahan tersebut, Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara dan beralih menjadi Daerah Khusus (DK). DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan ini sebagai bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dengan perpindahan pusat pemerintahan ke IKN, diharapkan akan tercipta pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. IKN juga dirancang sebagai kota modern yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.