Kaesang Tegaskan Wapres Dipilih Rakyat

Ucapan singkat itu ia lontarkan sambil menahan diri untuk tidak merespons lebih jauh polemik yang tengah bergulir.
Kaesang tak ingin masuk lebih dalam ke ranah politik yang tengah memanas. Menurutnya, semua persoalan kenegaraan sudah ada koridornya. “Ya sudah, semuanya itu sudah berdasarkan konstitusi,” ucapnya singkat.

Pernyataan Kaesang muncul di tengah mencuatnya suara dari ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Forum ini secara terbuka melontarkan delapan poin tuntutan politik, salah satunya mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mempertimbangkan pergantian Wapres Gibran.

Usulan tersebut didasari pada anggapan bahwa proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 terjadi melalui pelanggaran hukum, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres.

Nama-nama besar mewarnai daftar pendukung tuntutan itu. Di antaranya mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, serta tokoh militer lainnya seperti Tyasno Soedarto dan Slamet Soebijanto.

Desakan itu menjadi sinyal bahwa ketidakpuasan terhadap konstelasi politik saat ini juga datang dari lingkaran elite militer senior.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto, melalui penasihat khusus bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa aspirasi para purnawirawan tetap dihargai.

“Presiden memahami dan menghormati pikiran-pikiran itu,” kata Wiranto usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4).

Namun demikian, Prabowo memilih bersikap hati-hati. Menurut Wiranto, sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi TNI, Prabowo tidak bisa memberikan tanggapan secara spontan terhadap tuntutan sebesar itu.

“Presiden tidak bisa langsung menjawab. Perlu waktu untuk mempelajari secara seksama isi tuntutan yang disampaikan. Isu-isu yang dibahas bersifat fundamental,” jelasnya.

Salah satu poin penting dalam tuntutan purnawirawan, selain soal Wapres, adalah dorongan untuk melakukan reshuffle kabinet, khususnya bagi para menteri yang diduga terlibat korupsi, serta usulan agar Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 versi asli sebelum amandemen.

Sementara tuntutan ini terus bergulir, Kaesang memilih menjaga jarak dari perdebatan. Baginya, jalur hukum dan konstitusi sudah menjadi rambu yang tak perlu diperdebatkan lebih jauh.
Kini, publik menanti langkah-langkah lanjutan dari MPR dan DPR.