Penulis: Ade Ahmad Saprudin
GazanaPublika.com – Di Indonesia, gerakan sosial dan politik bukanlah fenomena baru. Sejak masa kolonial hingga era modern, kritik terhadap penguasa selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat. Tradisi ini begitu kuat, seakan mengendap dalam memori kolektif bangsa. Ia tidak hanya tumbuh dalam wadah organisasi massa, partai politik, atau kelompok intelektual, tetapi juga di tengah rakyat biasa.
Namun, ada sesuatu yang menarik sekaligus problematis dari tradisi kritik ini. Kritik sering kali tidak berhenti pada ranah rasional atau konstruktif, melainkan bertransformasi menjadi luapan emosional yang sarat dengan kebencian. Pemerintah, apa pun kebijakannya, kerap dipandang salah. Dalam konteks ini, kritik berubah menjadi sebuah “tradisi resistensi permanen”, bahkan tanpa upaya membedakan mana yang keliru dan mana yang patut diapresiasi. Sekelompok masyarakat secara ekstrim terkesan menempatkan pemerintah sama seperti ‘Penjajah’ atau Belanda. Tidak ‘kata damai’ dengan pemerintah. Pemerintah adalah musuh besar rakyat.
Di satu sisi, tradisi ini dapat dilihat sebagai mekanisme keseimbangan kekuasaan (check and balance) yang hidup dalam masyarakat sipil. Ia menjadi bentuk counter movement yang bisa mencegah lahirnya kekuasaan absolut. Tetapi di sisi lain, pola kritik yang penuh kebencian ini kerap memunculkan potensi ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan tersebut berulang dari masa ke masa, menjelma dalam berbagai bentuk: demonstrasi besar, perlawanan politik, hingga konflik horizontal yang disulut oleh sentimen terhadap pemerintah.
Akar Historis: Traumatik Penjajahan
Jika ditarik ke akar historis, pola kritik seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman traumatik bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Selama lebih dari tiga abad, rakyat hidup di bawah tekanan kolonial, mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural. Dalam situasi itu, pemerintah kolonial dipandang sebagai simbol penindasan, musuh bersama yang harus dilawan.
Trauma inilah yang kemudian membentuk pola pikir kolektif: penguasa sama dengan penindas. Narasi ini begitu kuat sehingga pasca kemerdekaan pun, ketika bangsa Indonesia memiliki pemerintahannya sendiri, persepsi lama itu tetap membekas. Pemerintah, meski lahir dari rahim rakyat, tetap mudah dipersepsikan sebagai “penerus penjajah” ketika ia gagal memenuhi ekspektasi atau dianggap bertindak tidak adil.
Sejarawan Benedict Anderson dalam konsep Imagined Communities menekankan bahwa bangsa dibangun atas imajinasi kolektif. Imajinasi kolonial yang menempatkan pemerintah sebagai “the other” yang menindas, ternyata tidak mudah hilang. Ia diwariskan sebagai “memori kolektif traumatis” yang mempengaruhi cara rakyat berinteraksi dengan kekuasaan hingga kini.
Teori Sosial: Memori Kolektif dan Trauma Politik
Maurice Halbwachs, seorang sosiolog Prancis, mengemukakan konsep collective memory—memori yang hidup dalam kelompok sosial dan diwariskan lintas generasi. Dalam kasus Indonesia, memori kolektif penjajahan menjadi fondasi kuat terbentuknya budaya kritik. Kritik tidak lagi dilihat sekadar sebagai respons terhadap kebijakan yang salah, melainkan sebagai ekspresi warisan sejarah.
Selain itu, dalam kajian politik, teori post-colonial studies (seperti yang dibahas Frantz Fanon dan Homi K. Bhabha) juga relevan. Fanon menyebut bahwa masyarakat pasca-kolonial sering terjebak dalam “psikologi kolonial” di mana relasi kuasa antara penguasa dan rakyat tetap dipandang dalam bingkai penindasan. Rakyat tidak mudah percaya pada pemerintah, bahkan ketika pemerintah itu sebenarnya lahir dari bangsa sendiri.
Oposisi Sebagai Tradisi
Di titik inilah muncul fenomena unik: oposisi tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh publik luas yang menjadikan kritik sebagai gaya hidup politik. Pemerintah apa pun, dengan ideologi apa pun, seolah ditakdirkan selalu berada dalam posisi “tertuduh”. Hal ini menumbuhkan culture of distrust—budaya ketidakpercayaan yang sulit dijembatani.
Di satu sisi, ini adalah kekuatan demokrasi. Demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat kritis. Tetapi di sisi lain, jika kritik hanya lahir dari memori traumatik tanpa kesadaran rasional, ia berisiko menciptakan siklus kebencian yang tidak produktif. Pemerintah akan selalu berhadapan dengan resistensi, sementara rakyat akan terus merasa tidak puas meski ada kemajuan nyata.
Tantangan Pemerintah
Oleh sebab itu, tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dari masa ke masa bukan hanya membangun ekonomi, infrastruktur, atau sistem hukum, tetapi juga mengelola memori kolektif rakyat. Pemerintah harus pandai menyikapi tradisi kritik ini: bukan dengan menindas atau menutup ruang demokrasi, tetapi dengan membangun komunikasi politik yang lebih sehat, transparan, dan partisipatif.
Teori social contract dari Jean-Jacques Rousseau bisa dipakai untuk menekankan bahwa legitimasi pemerintah lahir dari kepercayaan rakyat. Jika kepercayaan itu hilang, pemerintah akan terus dipersepsikan sebagai “penjajah baru”. Maka, membangun kepercayaan publik menjadi pekerjaan besar yang tak pernah selesai.
Dengan demikian, tradisi kritik di Indonesia bukanlah fenomena instan, melainkan hasil akumulasi sejarah panjang yang dibentuk oleh trauma kolonial, memori kolektif, dan dinamika demokrasi. Kritik yang sering sarat kebencian itu sesungguhnya mencerminkan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Oleh karena itu, langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah bukan sekadar menuntut rakyat untuk lebih obyektif, tetapi juga menghadirkan tata kelola negara yang transparan, adil, dan komunikatif—sehingga narasi lama tentang pemerintah sebagai “penjajah” perlahan dapat dipatahkan.
Selamat Dirgahayu NKRI ke-80, Merdeka!
Penulis adalah wartawan GazanaPublika.com dan Pengurus DPW I TTKKBI Provinsi Banten
