Nomadisme dan Imorilitas Politik

Perubahan prilaku partai dan aktor ini, tidak dapat dilepaskan dari upayanya meraih kemenangan politik. Semua upaya tersebut, dilakukan partai dan aktor—disebabkan oleh adanya kelemahan struktural masyarakat politik kita— yang telah berekses demokratisasi sebagai akibat dari penerapan demokrasi diatas kekaburan fondasi dan ketidaktahuan akan makna demokrasi. Demokrasi dicampuradukan dengan anarki. Demokrasi ditafsirkan sebagai apa pun boleh (anything goes).

Bahkan, ironinya lagi otonomi daerah kini dikembangkan partai dan aktor ke arah fasis-fasis kecil; partai politik dibiarkan tumbuh tanpa kendali; aliansi-aliansi politik terbentuk tanpa konsistensi, elit-elit politik lahir tanpa keterampilan, kecerdasan, intelektualitas, dan visi politik; petualangan politik menjadi sebuah petualangan tanpa etika dan rasa; lembaga politik menjadi semacam tempat persinggahan politik untuk sekedar meralisasikan kepentingan pribadi dan kelompok (interest).

Iklim politik dibangun tanpa fondasi, konsistensi dan identitas, telah melahirkan para petualang politik (nomad politik), yaitu para politikus, kelompok politik, dan partai politik yang menjadikan perpindahan sebagai paradigma politiknya (political nomadism). Para kaum nomad politik ini tidak pernah memiliki ketetapan dan konsistensi pada tingkat keyakinan atau ideologi politik, karena mereka menganggap keyakinan dan ideologi itu sekedar alat atau tempat persinggahan untuk meraih kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Nomadisme politik kini, tidak saja merupakan kecenderungan politik, melainkan telah menjadi kecenderungan psikologis. Nomadisme politik telah menggiring ke arah semacam imoralisme politik, yaitu semacam wacana politik yang dibangun oleh sikap tanpa rasa malu dan etika moralitas. Gilles Deleuze dan Felix Guanttari, dalam “Nomadology: the War Machine”, melukiskan kaum nomad sebagai setiap entitas yang dicirikan oleh sifatnya yang selalu berpindah, menjadi (becoming), berdeformasi, bertransmutasi, bermetamorfosis; turbulens, tanpa ego, eksesif, deviatif, antipusat (decentering), anti identitas, anti ketetapan, selalu mengalir dan selalu bergejolak (flux).
Nomadisme politik ini mengakibatkan sistem perpolitikan kita, belum berhasil melahirkan aktor dan partai yang mempunyai komitmen baik untuk sebuah kepentingan nasional. Kepentingan politik masih dibangun untuk sekedar melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi serta kelompoknya saja, belum sebagai kepentingan negara bangsa secara universal. Realita prilaku politik partai dan aktor ini, makin tipis apabila menjelang diselenggarakannya kompetisi politik.
Sehingga, kita makin tidak aneh apabila, hari ini aktor ada di partai A, esok telah berpindah ke partai D; atau hari ini partai C berkoalisi dengan partai G untuk sebuah pemilihan pemimpin politik (daerah dan nasional), esok berganti telah berkoalisi dengan partai F.
Mudahnya terjadi perpindahan ini, karena motif partai dan aktor tidak lagi mengindahkan fondasi politiknya berupa ideologi dan kepentingan jangka panjang. Pilihannya, lebih pada kepentingan yang bersifat jangka pendek dan sekedar untuk mengamankan kenyamanan politik, baik untuk dirinya (aktor) secara pribadi atau kelompoknya (partai) saja.

Penulis:
Ali Wardhana Isha
Petani Jengkol,Ketua DPW Intani Jawa Barat,Ketua Bidang Riset dan Kebijakan DPP Intani,Ketua Kompi OKU Selatan,Owner NAFKidsmart,NAFPetshop