BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Presiden Prabowo, ‘Lebih Baik Jujur Daripada Memaksakan Penyerapan’

Pernyataan itu sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan birokrasi dan publik. Pasalnya, BGN merupakan lembaga baru yang mendapat alokasi anggaran fantastis — Rp71 triliun dari APBN, ditambah dana siaga Rp100 triliun untuk mengamankan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Namun Dadan memilih bersikap realistis. Menurutnya, pengembalian anggaran bukanlah bentuk kegagalan, melainkan tindakan bertanggung jawab agar dana publik tidak digunakan secara tergesa atau tidak tepat sasaran.
“Lebih baik kami jujur dan berhati-hati daripada memaksakan penyerapan yang berisiko,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye. Skema ini dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat — mulai dari siswa sekolah dasar hingga masyarakat rentan gizi di pelosok Indonesia.
Setiap hari, kata Dadan, BGN menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk memastikan asupan gizi masyarakat terpenuhi. “Bagi lembaga lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran setahun penuh. Tapi bagi kami, itu kebutuhan satu hari,” ujarnya dengan nada optimistis.
Tahun depan, BGN bahkan akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet: Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.

Selain anggaran, Dadan menyoroti faktor sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci keberhasilan program. Ia menjelaskan bahwa pemerintah membentuk jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh lulusan program Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI).

“Presiden Prabowo memerintahkan agar setiap SPPG dipimpin oleh seorang SPPI. Tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa kepala dari SPPI,” tegasnya.

Langkah ini, menurut Dadan, bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kultur baru pelayanan publik yang berbasis profesionalisme, semangat pengabdian, dan nilai kebangsaan.

Dadan juga menyinggung soal infrastruktur SPPG yang menjadi fondasi utama keberlangsungan program MBG. Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan 30 ribu unit SPPG di seluruh Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun.
Namun, meski dana tersedia, mekanisme tender pemerintah kerap menjadi kendala. Hingga Agustus 2025, dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG, belum satu pun proyek yang terealisasi melalui jalur tender konvensional.

Sebaliknya, ada 11.504 unit SPPG aktif yang berhasil beroperasi berkat kolaborasi dengan mitra swasta dan masyarakat lokal.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang ikut membangun SPPG. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” kata Dadan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini membuka pintu kemitraan lebih luas bagi dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam mendukung keberhasilan MBG.

Langkah BGN mengembalikan Rp70 triliun ke Presiden Prabowo menjadi cermin transparansi fiskal di tengah proyek sosial berskala raksasa. Dalam situasi di mana lembaga lain sering disorot karena mengejar penyerapan anggaran tanpa memperhatikan kualitas, BGN memilih jalan berbeda.

Pengamat kebijakan publik menilai keputusan ini bisa menjadi preseden positif — menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ingin menegakkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penggunaan uang rakyat.

“BGN memberi contoh bahwa keberanian tidak selalu berarti menghabiskan anggaran, tetapi berani berkata ‘belum siap’ ketika itu menyangkut kepentingan bangsa,” tulis seorang analis ekonomi dalam kolom editorial harian nasional.

“Program ini baru awal dari perjalanan panjang. Kami tidak ingin hanya cepat, tapi ingin benar dan tepat. Karena yang kita bangun bukan sekadar dapur makan bergizi, melainkan masa depan bangsa.”