Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Pemerintah mempercepat langkah menuju transisi energi bersih. Prabowo Subianto memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas mengawal percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, mulai dari konversi pembangkit listrik berbasis diesel hingga transformasi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi listrik.
Keputusan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Advertisement
Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga kapasitas 100 gigawatt sekaligus mempercepat transisi kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil ke listrik.
“Termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga adalah percepatan konversi dari kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, pembentukan Satgas menjadi langkah strategis agar seluruh program transisi energi berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Dan karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini,” imbuhnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memimpin Satgas tersebut sebagai koordinator sekaligus ketua.
Presiden Prabowo, kata dia, menargetkan implementasi program energi bersih dapat berjalan dalam waktu relatif singkat, yakni dalam rentang tiga hingga empat tahun ke depan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ucap Bahlil.
Selain mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, pemerintah juga melihat program konversi ini sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun harus ditanggung negara.
Bahlil menjelaskan, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan kebutuhan subsidi listrik.
“Kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” jelas dia.
Pemerintah juga berencana melanjutkan skema subsidi konversi motor bensin menjadi motor listrik seperti yang telah dijalankan sebelumnya. Saat ini, sekitar 200.000 unit motor ditargetkan dapat dikonversi setiap tahun.
Namun demikian, formulasi subsidi ke depan masih akan dibahas lebih lanjut oleh Satgas yang baru dibentuk tersebut.
“Semacam begitu (subsidi), tetapi nanti kita cari formulasinya yang baik. Satgas kan baru diumumkan hari ini. Jadi habis ini kami akan melakukan kerja-kerja Satgas sehingga perencanaannya lebih-lebih betul-betul presisi,” tandas Bahlil.
Advertisement
