Retaknya ‘Market Confidence’ Mengapa Rupiah Ambruk Pasca Era Sri Mulyani?

Selama hampir dua dekade mewarnai kebijakan ekonomi nasional, sosok Sri Mulyani Indrawati di mata investor global bukan sekadar seorang birokrat, melainkan sebuah institusi kepercayaan itu sendiri (the anchor of trust). Bloomberg menggarisbawahi bahwa Sri Mulyani dipandang sebagai penjamin disiplin fiskal utama yang secara konsisten mampu meyakinkan pasar bahwa Indonesia berkomitmen penuh pada pengelolaan anggaran yang konservatif, pruden, dan jauh dari sifat populis yang berisiko.

Kebijakan fiskalnya yang ketat terbukti berhasil membawa Indonesia meraih predikat investment grade (layak investasi) dari berbagai lembaga pemeringkat kredit internasional, sebuah modal utama untuk menarik aliran modal asing jangka panjang (foreign direct investment maupun portfolio investment). Ketika sang penjamin tidak lagi berada di dalam sistem Kabinet Merah Putih, pasar mulai didera keraguan hebat mengenai keberlanjutan komitmen tersebut.

Menilai situasi ini, Yuxuan Tang, Kepala Strategi Suku Bunga dan Valuta Asing Asia di JPMorgan Private Bank, Hong Kong, memberikan perspektif makro mengenai perilaku investor global di pasar berkembang (emerging markets):

Ketidakpastian politik domestik adalah risiko tipikal di pasar berkembang dan investor global cenderung menunggu sampai ada prediktabilitas kembali.

Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa investor saat ini sedang berada dalam fase wait and see, menarik dana mereka untuk sementara waktu hingga arah kebijakan fiskal rezim baru benar-benar menunjukkan pola yang dapat diprediksi secara matematis.

Anatomi Krisis Moneter: Antara Sentimen Finansial dan Tekanan Eksternal

Di sisi lain, dari kacamata akademisi dan analisis ekonomi domestik, runtuhnya rupiah dinilai memiliki pola pembentukan yang unik. Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan pisau analisis yang memisahkan antara kondisi ekonomi riil dan sektor keuangan.

Menurut Achmad, secara fundamental, sektor riil Indonesia sebenarnya tidak dalam kondisi hancur lebur. Namun, kepanikan yang terjadi di pasar keuangan telah mendahului realitas tersebut.

“Penyebab utama pelemahan rupiah saat ini bukanlah faktor fundamental ekonomi riil, melainkan murni masalah di sektor finansial,” papar Achmad dalam analisis tertulisnya pada Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Achmad memetakan ada dua faktor utama yang menjadi motor penggerak bertemunya sentimen negatif internal dengan tekanan eksternal:

1. Ekspektasi Suku Bunga AS (The Fed): Adanya proyeksi kenaikan suku bunga yang terus berlanjut di Amerika Serikat membuat aset berbasis dolar menjadi jauh lebih seksi dan aman (safe haven).
2. Tingginya Volatilitas Global: Ketidakpastian geopolitik global memaksa para manajer investasi global melakukan rebalancing portofolio, yang memicu terjadinya capital outflow (aliran modal keluar) dari pasar domestik menuju negara-negara maju.

Kombinasi inilah yang menurut Achmad membuat rupiah terus merosot menjauhi nilai fundamental jangka panjangnya, didorong oleh kepanikan di pasar valuta asing (forex) dan pasar modal.

Taruhan Reputasi Internasional: Mengapa Pasar Begitu Mendewakan ‘SMI Effect’?

Mengapa pasar global begitu sensitif terhadap hilangnya nama Sri Mulyani? Jawabannya terletak pada rekam jejak internasionalnya yang sangat mentereng. Sebelum fokus membenahi keuangan dalam negeri, Sri Mulyani telah menancapkan pengaruhnya di institusi finansial tertinggi dunia.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana (Managing Director) sekaligus Kepala Operasional (COO) Bank Dunia (World Bank) pada periode 2010 hingga 2016. Jauh sebelum itu, pada kurun waktu 2002–2004, reputasinya telah diakui saat dipercaya menjadi Direktur Eksekutif di Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah posisi strategis yang mewakili kepentingan 12 negara di kawasan Asia Tenggara.

Pengalaman empiris di lembaga multilateral tersebut membuat pasar global menaruh kepercayaan (trust) yang sangat masif kepadanya. Kepercayaan kolektif inilah yang menjadi alasan logis mengapa dirinya mampu bertahan sebagai Menteri Keuangan di bawah komando tiga presiden Indonesia yang berbeda. Di dunia finansial, reputasi individu seorang menteri keuangan sering kali berfungsi sebagai ‘asuransi psikologis’ bagi para pemilik modal. Ketika asuransi itu hilang, maka fluktuasi nilai tukar menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari.

Respons Pemerintah: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan

Dikutip dari laporan Inilah.com dan detikcom pemerintah tidak tinggal diam melihat pasar modal dan nilai tukar yang terus digempur spekulasi. Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung mengambil langkah taktis untuk menenangkan publik dan meredam isu-isu liar yang sengaja diembuskan untuk memperkeruh stabilitas nasional.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 yang digelar pada Jumat (5/6/2026) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Purbaya secara tegas menepis rumor yang menyebut adanya ketidaksolidan di internal tim ekonomi pemerintah, termasuk menertawakan isu palsu yang mengeklaim dirinya akan mundur dari kabinet.

“Saya tuh orangnya enggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini nih,” seloroh Purbaya di hadapan para awak media, mencoba mencairkan ketegangan pasar dengan humor.

Purbaya meluruskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memelintir informasi (di-twist) terkait dinamika rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan sentimen buruk di pasar keuangan. Pemerintah memastikan bahwa komitmen kerja saat ini tetap berjalan tegak lurus sesuai arahan kepala negara untuk menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas aman.

Meskipun Kemenkeu telah memberikan klarifikasi politik untuk menstabilkan kondisi psikologis pasar, para analis makroekonomi menegaskan bahwa narasi saja tidak akan cukup untuk menahan laju kejatuhan rupiah ke angka Rp18.000.

Dibutuhkan langkah nyata dan bertenaga dari otoritas moneter tertinggi, yakni Bank Indonesia (BI). Achmad Nur Hidayat mendesak agar BI tidak ragu untuk menggunakan amunisi moneternya secara masif di saat-saat kritis seperti ini.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia harus segera melakukan intervensi pasar secara agresif dan efektif untuk menstabilkan nilai tukar serta menjaga market confidence agar kepanikan tidak meluas,” pungkas Achmad.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi arsitek ekonomi Indonesia di sisa tahun 2026 ini adalah bagaimana membuktikan kepada dunia internasional bahwa sistem pengelolaan keuangan Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah sistem yang institusional dan kredibel, yang tidak lagi bergantung hanya pada satu atau dua nama besar individu, melainkan pada kekuatan fundamental negara itu sendiri.