BEM PTNU Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Rifqi juga memuji kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya berhasil membawa Polri menjadi institusi yang lebih humanis, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan mahasiswa. “Kepemimpinan Pak Sigit memiliki nilai tambah, yaitu pendekatan yang humanis. Hal ini berbeda dibandingkan dengan pendekatan pemimpin sebelumnya, yang cenderung kurang dekat dengan masyarakat,” tambahnya.

Usulan PDIP Menuai Polemik

Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Menurut Deddy, langkah ini bertujuan untuk mencegah intervensi dalam proses pemilu. “Kami sedang mempertimbangkan agar Polri kembali di bawah Kemendagri atau Panglima TNI, untuk menghindari potensi konflik kepentingan,” ujarnya.

Deddy menambahkan, Polri sebaiknya memfokuskan tugas pada pengamanan masyarakat, seperti pengaturan lalu lintas, patroli, dan pengusutan kasus kriminal. Hal-hal di luar itu, menurutnya, dapat diserahkan kepada institusi lain yang relevan.

Respons Beragam dari Publik

Usulan ini memicu tanggapan beragam. PBNU menyebut gagasan ini sebagai bentuk “penodaan terhadap amanat reformasi,” mengingat salah satu poin penting reformasi adalah memastikan Polri tetap di bawah presiden untuk menjaga independensinya. Sementara itu, PKS menilai posisi Polri di bawah presiden memudahkan kontrol terhadap kinerjanya.

Diskursus mengenai posisi kelembagaan Polri ini menjadi isu krusial, mengingat perannya yang vital dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban negara. Bagaimana struktur terbaik bagi Polri terus menjadi bahan evaluasi demi mewujudkan kepolisian yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sumber: detik.com