GazanaPublika.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengkritik keras keputusan penutupan pameran lukisan seniman senior Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia. Menurut Bonnie, langkah ini mencerminkan buruknya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Galeri Nasional, yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, memutuskan membatalkan pameran dengan alasan adanya ketidaksesuaian dalam penataan karya. Namun, Bonnie menilai ini sebagai bentuk sensor yang tidak seharusnya terjadi dalam negara demokrasi.
“Negara seharusnya memberikan jaminan kebebasan berekspresi kepada seniman. Tindakan sensor ini adalah preseden buruk bagi pemerintah,” ujar Bonnie dalam pernyataan pers pada Sabtu (21/12/2024).
Bonnie juga menekankan pentingnya ruang diskusi yang terbuka dan kritis antara seniman, kurator, dan publik. Menurutnya, langkah penutupan pameran dan penyensoran dua karya Yos Suprapto mencerminkan sikap alergi pemerintah terhadap kebebasan seni.
“Seni adalah ruang bebas untuk interpretasi publik. Negara tidak boleh mengintervensi kebebasan tersebut,” tambahnya.
Keputusan Galeri Nasional ini semakin memicu kontroversi setelah pihak kurator meminta dua lukisan Yos berjudul Konoha I dan Konoha II ditutup dengan kain hitam. Permintaan ini dianggap sebagai bentuk sensor, yang akhirnya membuat sang kurator, Suwarno Wisetrotomo, mengundurkan diri dari jabatannya.
Sementara itu, Yos Suprapto mengungkapkan kekecewaannya dan berencana menarik kembali seluruh karyanya dari Galeri Nasional untuk dibawa pulang ke Yogyakarta.
Bonnie menyatakan, seni seharusnya bebas dinikmati semua kalangan tanpa pembatasan. “Publik harus diberi kebebasan untuk menilai karya seni sesuai perspektif masing-masing. Tidak ada alasan untuk mengekang kebebasan berkarya seniman,” tegasnya.
Galeri Nasional sendiri berdalih bahwa pembatalan pameran ini disebabkan oleh adanya beberapa karya yang tidak sesuai kesepakatan antara seniman dan kurator. Namun, alasan tersebut dinilai tidak cukup untuk membenarkan keputusan yang kontroversial ini.
Penutupan pameran ini mencerminkan dilema kebebasan seni di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Sumber: Tirto.id
