Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta – Mantan kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menepis tudingan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK merupakan bentuk politisasi hukum. Effendi menyebut bahwa tidak ada kaitannya antara status hukum Hasto dan kritik-kritik kerasnya terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.
Dalam pernyataannya, Effendi justru menegaskan bahwa Jokowi selama ini membantu melindungi Hasto dari jeratan hukum di masa lalu. “Tidak ada itu politisasi hukum. Sejauh yang saya tahu, justru Pak Jokowi yang membantu Hasto dari kejaran KPK sebelumnya,” ujar Effendi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025), dikutip dari Tribunnews.com.
Advertisement
Effendi menambahkan bahwa selama periode kepemimpinan KPK sebelumnya, kasus Hasto tidak pernah disentuh. Namun, dengan adanya pimpinan baru KPK, langkah hukum tersebut kini mulai diambil. “Buktinya, selama periode KPK yang lama, kasus Hasto tidak diusut. Ini kan baru terjadi di periode yang sekarang,” lanjutnya.
Effendi mengaku pernah memperingatkan Hasto bahwa Jokowi adalah sosok yang selama ini melindunginya. Ketika masih menjadi kader PDIP, Effendi menyampaikan langsung kepada Hasto agar menyadari dukungan tersebut. “Saya pernah bilang ke Mas Hasto, ‘Mas, Pak Jokowi itu yang menjaga Anda loh.’ Tapi ya, responnya biasa saja,” ungkap Effendi.
Meski begitu, Effendi menegaskan bahwa tanggung jawab atas perkara hukum Hasto tidak bisa hanya ditujukan kepada Hasto sendiri. Menurutnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga harus turut bertanggung jawab atas situasi ini.
“Ini bukan sekadar masalah Hasto saja. Ketua Umum juga harus bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin, sudah sewajarnya jika beliau meletakkan jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ksatria,” ucap Effendi.
Saat ditanya lebih lanjut tentang bentuk pertanggungjawaban tersebut, Effendi menegaskan bahwa Megawati seharusnya mundur dari jabatannya. Ia menilai persoalan hukum yang melibatkan Hasto adalah masalah serius yang membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana tentang etika.
“Ini bukan persoalan etika biasa, ini adalah masalah hukum serius. Sebagai bentuk tanggung jawab, Ketua Umum seharusnya mengundurkan diri,” tutup Effendi.
Advertisement
Redaksi