Bedah Buku: Buku Hitam Prabowo Subianto, rekam Jejak yang takkan hilang.

Selain itu, buku ini juga mengelaborasi mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi presiden.

“Kegiatan bedah buku Hitam Prabowo Subianto ini bagian dari upaya publik dalam rangka semarak hari HAM internasional, konsolidasi demokrasi, persiapan menghadapi pemilu 2024 serta suksesi kepemimpinan nasional dan pengingat kepada rakyat Indonesia terkait tragedi pelanggaran HAM Berat 98 di Indonesia,” jelas Hasnu Ibrahim Pegiat Pemilu dan Demokrasi, di De Medellian Cafee, Kota Bandung, Selasa (12/12).

Menurut Hasnu, pemilu merupakan momentum yang pas bagi publik agar menjegal politisi busuk tidak kembali berkuasa pada proses elektoral di tahun 2024 mendatang seperti pelanggar HAM berat dan dinasti politik.

“Harga bangsa Indonesia terlalu mahal rasannya jika kemudian negeri ini dipimpin oleh pelanggar HAM berat dan menabrak rambu-rambu pemilu dan konstitusi akibat menguatnya dinasti politik,” ujar Hasnu.

Buku Hitam Prabowo ini, kata Hasnu, bukan saja pengingat akan tragedi kelam kemanusian di tanah air, namun publik juga diaktifkan nalarnnya oleh penulis bahwa ada upaya pembangkangan terhadap konstitusi dan menguatnya dinasti politik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

“Sebagai pegiat pemilu dan demokrasi tentu kita menentang pemimpin pelanggar HAM berat dan dinasti politik karena merugikan rakyat Indonesia,” pungkas Hasnu.

Selanjutnya, Dian Andriasari Dosen Fakultas Hukum UNISBA dan PBHI Yogyakarta mengatakan isu HAM ini harus dijadikan isu utama dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Mengacu beberapa laporan, kata Dian Andriasasi, kasus pelanggaran HAM ini sejak zaman reformasi hingga pasca reformasi bahkan sampai hari ini belum terlihat.

“Pemilu harus dijadikan kesempatan bagi rakyat untuk mengevaluasi dan memberikan hukuman kepada mereka pelaku pelanggar HAM Berat dan penting agar isu HAM dituntaskan oleh Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2024,” jelas Lukman.

Sementara itu, Lukman Nurhakim Aktivis 98 Bandung yang pernah aktif di organisasi pergerakan Unit Studi Ilmu Kemasyarakatan (USIK) Unpar dan Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) menegaskan, generasi kami adalah generasi di mana melihat secara langsung, merasakan secara langsung, dan mendapatkan perlakuan secara langsung atas tindakan represif.

“Kami mengajak kepada teman-teman aktivis mahasiswa, milenial dan Gen Z untuk memeriksa catatan kelam setiap calon pemimpin bangsa, karena peristiwa kelam masa lalu belum diselesaikan negara,” kata Lukman.

“Sampai hari ini negara kelihatannya belum menyelesaikan persoalan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, di mana generasi kami mengetahui bahwa yang bersangkutan justeru berada dalam pemerintahan seperti yang ditulis buku ini,” tegas Lukman. Pengadilan ad hoc menjadi penyelesaian penting dalam menyelesaikan masalah ini hingga tuntas, sekalipun ada kemauan politik, maka Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran seharusnya menjadi langkah yang harus dibentuk oleh pemerintahan mendatang.
Pada kesempatan yang sama saat dihubungi redaksi, Lukman tidak sepakat dengan sejumlah aktifis 98 seperti Immanuel Ebenezer, yang menyatakan bahwa “Prabowo sudah dinyatakan bersih dari pelanggaran hukum apalagi HAM berat, karena tiga kali ikut pilpres. Menurutnya “ Kasus Pelanggaran HAM berat menjadi mundur dan bias karena yang bersangkutan dibawa kedalam pemerintahan Jokowi, dan tidak diproses lebih lanjut, hingga kemauan politik pemerintah menjadi macet, dan tidak tuntas”.

Perlu diketahui, kegiatan ini menghadirkan narsum akademisi hukum Universitas Islam Bandung, Aktivis 1998 Bandung, Pegiat Pemilu dan Demokrasi dan Aktivis Milenial Sosia Politica. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dan antusiasme peserta dari kalangan aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi dan praktisi, BEM, Milenial dan Gen Z dan sejumlah gerakan sipil di Kota Bandung, Jawa Barat. (Red)