Kompak, Guru dan Siswa Tolak Wacana Sekolah Enam Hari di Jateng

“Tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah. Dulu pemerintah sendiri yang mengubah enam hari menjadi lima hari karena alasan rasional, termasuk waktu anak bersama keluarga,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Menurut Muhdi, wacana menambah hari sekolah hanya akan mempersempit kesempatan anak untuk bersosialisasi dan mengembangkan minat di luar sekolah. Ia menilai dua hari libur di akhir pekan merupakan ruang penting bagi anak untuk berinteraksi, belajar hidup bermasyarakat, dan melakukan kegiatan positif lainnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya mampu menunjang kebutuhan pengembangan bakat siswa. “Kan sekolah tidak mampu menyediakan semua sarana untuk anak memilih skill atau hobinya. Dua hari libur itu waktu hidup mereka dengan masyarakatnya,” katanya.

PGRI menilai ritme lima hari kerja lebih sehat dan manusiawi, bukan hanya bagi siswa tetapi juga bagi tenaga pendidik. Guru, kata Muhdi, juga membutuhkan waktu berkumpul dengan keluarga, memulihkan kondisi fisik, sekaligus mengikuti kegiatan profesional seperti MGMP.

“Guru itu juga orang tua. Mereka butuh ruang untuk memulihkan fisik dan mental. Sabtu-Minggu biasanya dipakai untuk kegiatan profesi. Kalau ditambah jadi enam hari, bebannya makin berat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak siswa SMA/SMK berdomisili jauh dari sekolah. Penambahan satu hari masuk akan berdampak pada biaya dan waktu transportasi.

Muhdi bahkan mempertanyakan argumen bahwa sekolah enam hari dapat menekan kenakalan remaja. Menurutnya, hal tersebut tidak didukung kajian.

“Kalau alasannya menekan perilaku negatif, faktanya banyak kejadian justru terjadi setelah anak pulang sekolah karena mereka berkumpul,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tren global justru menuju pengurangan hari sekolah. Negara-negara Eropa hingga Amerika banyak menerapkan empat hingga lima hari sekolah.

Guru di Semarang: ‘Kami Punya Anak, Bukan Robot’

Penolakan juga datang dari para guru di lapangan. Salah satu guru SMAN 7 Semarang, Ashfi (32), menyebut kebijakan ini hanya akan mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami juga manusia, punya anak, punya keluarga. Masa kami harus merawat anak orang lain sementara anak sendiri tak terurus?” ujarnya.

Ia juga mengkritik rencana bahwa pada hari Sabtu, guru fungsional tetap wajib masuk sementara pegawai struktural di dinas pendidikan justru libur. “Di mana letak keadilannya?” tegasnya.

Ashfi mengatakan sistem lima hari sekolah sebenarnya sudah berjalan efektif. Siswa pulang pukul 15.30 pada Senin–Kamis dan lebih cepat pada Jumat. Dengan waktu itu saja, anak masih memiliki kegiatan tambahan di luar sekolah.

“Guru juga butuh waktu untuk diri sendiri, untuk mengurus rumah, untuk beristirahat. Kalau hanya libur Minggu, kapan semuanya dikerjakan?” tambahnya.

Ia bahkan menyinggung aspek sederhana: guru yang biasanya mengantar anak bersekolah di hari Sabtu akan kehilangan kesempatan itu jika Sabtu dijadikan hari belajar.

Siswa Juga Menolak

Selain guru, sejumlah siswa di Semarang turut menyatakan keberatan terhadap wacana tersebut. Mereka menilai waktu istirahat dan ruang berekspresi di akhir pekan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan sosial.

Hingga kini, PGRI Jateng menyebut belum pernah diajak berdiskusi terkait wacana tersebut. Mereka berharap pemerintah tidak membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan organisasi profesi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Wacana sekolah enam hari ini diperkirakan masih akan menjadi perdebatan panjang. Namun, suara penolakan dari lapangan semakin menguat, dengan guru dan siswa kompak menyatakan satu hal: ritme lima hari sekolah sudah paling ideal.