Advertisement
GazanaPublika.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan penyebab utama banjir berulang di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung bukan karena fenomena alam semata, melainkan kerusakan tata ruang dan maraknya alih fungsi lahan. Ia berkomitmen menghentikan praktik tersebut dan mengembalikan kawasan hulu pada fungsi ekologisnya, dikutip dari Pikiranrakyat.com.
KDM menilai bencana yang terjadi selama ini merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang merusak lingkungan. “Banjir bukan akibat alam marah, tapi manusia sendiri sumbernya,” tegas KDM dalam keterangannya.
Advertisement
Berbagai kawasan sekitar Bandung seperti Punclut, Cimenyan, Cilengkrang, Pangalengan, hingga Ciwidey disebut mengalami perubahan besar akibat pembangunan permukiman dan wisata. Kondisi ini mengurangi kemampuan lahan menyerap air sehingga air hujan lebih cepat mengalir ke sungai dan drainase.
Fenomena banjir semakin diperparah oleh kebijakan yang tidak konsisten. Di satu sisi pemerintah membangun kolam retensi, seperti di Andir dan Cieunteung. Namun di sisi lain, lahan resapan berupa sawah abadi di depan Pemkab Bandung justru dialihkan menjadi zona permukiman dan komersial. Tiga desa—Parungserap, Sekarwangi, dan Cingcin—diprediksi akan terus terdampak akibat hilangnya area serapan tersebut.
Masalah lain yang ikut memperparah kondisi adalah sampah yang menumpuk di saluran air. Penyumbatan ini membuat air hujan tidak dapat mengalir lancar dan memicu banjir di permukiman.
Selain itu, infrastruktur penanggulangan banjir yang ada dinilai belum mampu menampung volume air saat hujan ekstrem. Banyak daerah yang belum terjangkau sistem drainase memadai.
Pakar tata kota ITB, Denny Zulkaidi, menjelaskan lambatnya surut banjir disebabkan kemampuan tanah menyerap air yang semakin lemah.
“Jadi tergantung dari curah hujannya, kalau hujannya deras dan lama, nah itu pasti debit airnya besar. Jika misalnya satu resapannya kurang, akan mengalir ke resapan selanjutnya, dan akan menyebabkan pengalirannya jadi lambat,” ujarnya.
Denny menambahkan, di banyak wilayah kota air tidak lagi dapat meresap secara optimal.
“Jadi kalau cuma sedikit ruang resapan tapi masih banyak area yang ternyata di bawah sudah jenuh, ya sudah ngambang saja tidak meresap lagi,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik dari The Ihakkie Filantrophy School (TIFS), Ali Wardhana Isha (Awi), menilai maraknya banjir di Indonesia, termasuk Bandung Raya, terjadi akibat keserakahan manusia.
“Saya melihat, maraknya banjir akibat ketamakan dan kerakusan manusia, dan kurang adanya pemahaman dan komitmen kepemimpinan untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, manusia dan hewan, hewan dan habitatnya. Jangan salahkan alam,” ujarnya dalam dialog bersama jurnalis di Bandung.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan alam adalah cermin dari perilaku manusia.
“Alam rusak akibat manusia tidak berpikir menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam,” tegasnya.
Usulan Regulasi dan Penegakan Hukum
Awi, pemerhati lingkungan hidup mendorong pemerintah membuat aturan tegas terkait kewajiban setiap kepala keluarga, tempat usaha, dan institusi dalam memelihara kelancaran aliran air di sekitar lingkungan mereka. Ia menekankan bahwa drainase tidak boleh ditutup beton agar aliran bisa dipantau.
Selain itu, ia mewajibkan sektor perkebunan dan pertambangan menanam bambu di sepanjang aliran sungai serta mengganti setiap satu pohon yang ditebang dengan sepuluh pohon baru.
“Pengusaha perkebunan dan pertambangan diwajibkan menanam pohon bambu seluas aliran sungai. Lalu, mereka diwajibkan mengganti setiap satu pohon tumbang, harus mereka ganti dengan menanam kembali 10 pohon baru pengganti,” pungkasnya.
Advertisement
Redaksi