Advertisement
GazanaPublika.com, Beijing— Kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump ke Tiongkok atas undangan Presiden Xi Jinping yang berlangsung pada 13 hingga 15 Mei sukses menelurkan sejumlah kesepakatan krusial. Pasca-berakhirnya agenda puncak tersebut, Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Menteri Luar Negeri, Wang Yi, menggelar taklimat media untuk memaparkan hasil kesepahaman strategis yang diraih kedua pemimpin dunia tersebut.
Dalam penjelasannya kepada wartawan pada 15 Mei, Wang Yi menilai pertemuan intensif selama hampir sembilan jam tersebut—yang mencakup rapat formal, dialog privat, hingga tur budaya ke Kuil Surga—memiliki nilai sejarah yang amat besar bagi masa depan umat manusia.
Advertisement
Mengenai jalannya evaluasi KTT, Menlu Wang Yi menjabarkan esensi penting pertemuan di Beijing tersebut secara verbatim: “Selama kunjungan tersebut, Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald J. Trump melakukan diskusi panjang mengenai isu-isu utama terkait hubungan Tiongkok-AS serta perdamaian dan pembangunan dunia dengan cara yang terbuka, mendalam, konstruktif, dan strategis. Mereka secara aktif mencari cara yang tepat bagi dua negara besar untuk saling bersosialisasi satu sama lain, dan mencapai sejumlah kesamaan pemahaman dalam hal ini. Seperti yang dicatat oleh banyak media, itu adalah pertemuan bersejarah.”
Pencapaian politik paling fundamental dalam pertemuan ini, menurut Wang Yi, adalah lahirnya sebuah visi baru yang diadopsi sebagai jangkar hubungan bilateral ke depan.
Wang Yi menegaskan konsensus tersebut dengan menyatakan: “Pemahaman politik paling penting yang mereka capai adalah kesepakatan untuk membangun ‘hubungan Tiongkok-AS yang konstruktif dari stabilitas strategis.’ Mereka juga sepakat agar kedua belah pihak melakukan lebih banyak pertukaran dalam kebijakan luar negeri, hubungan militer-ke-militer, ekonomi dan perdagangan, kesehatan masyarakat, pertanian, pariwisata, hubungan antar-masyarakat, dan penegakan hukum. Hal ini akan memberikan dorongan kuat bagi interaksi Tiongkok-AS di semua tingkatan dan di semua bidang.”
Lebih mendalam, konsep ‘hubungan konstruktif dari stabilitas strategis’ ini dirancang berdasarkan empat pilar operasional. Pertama, mewujudkan ‘stabilitas positif’ yang berlandaskan penguatan ketahanan kerja sama. Kedua, menjaga ‘stabilitas sehat’ agar kompetisi ekonomi tidak bergeser menjadi persaingan destruktif ‘zero-sum game’. Ketiga, membangun ‘stabilitas konstan’ agar kebijakan kedua negara tidak fluktuatif bagai ‘roller coaster’. Keempat, memelihara ‘stabilitas abadi’ dengan mengedepankan perdamaian serta menghormati sistem sosial maupun hak pembangunan masing-masing.
Di sektor ekonomi, kedua tim sepakat merumuskan kerangka kerja yang seimbang melalui pendirian institusi baru, yakni ‘board of trade’ dan ‘board of investment’. Kerja sama ini juga mencakup komitmen perluasan volume dagang lewat skema pemangkasan tarif timbal balik serta membuka akses pasar bagi komoditas pertanian.
Di samping urusan ekonomi, isu kedaulatan terkait wilayah Taiwan menjadi topik yang dibahas secara sangat tegas. Wang Yi mengutarakan posisi hukum Beijing secara identik: “Pertama, masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Mewujudkan penyatuan kembali secara penuh adalah aspirasi yang dibagikan oleh seluruh putra dan putri bangsa Tiongkok. Ini juga merupakan misi sejarah yang tak tergoyahkan dari Partai Komunis Tiongkok. Daratan utama dan Taiwan adalah milik satu Tiongkok yang sama. Ini adalah fakta yang mapan sejak zaman purba, status quo nyata dari Selat Taiwan, dan bagian penting dari tatanan internasional pascaperang. Kami berharap pihak AS akan dengan ketat mematuhi prinsip satu-Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, serta menghormati kewajiban internasionalnya.”
Menlu Tiongkok tersebut turut memberikan peringatan keras mengenai risiko benturan militer jika garis batas ini dilanggar oleh pihak Gedung Putih: “Kedua, masalah Taiwan adalah isu paling penting antara Tiongkok dan AS, isu yang memengaruhi keseluruhan hubungan. Jika ditangani dengan tepat, hubungan secara keseluruhan akan stabil, dan kedua belah pihak akan dapat mencurahkan lebih banyak energi untuk memajukan kerja sama yang saling menguntungkan. Jika tidak, kedua negara akan menghadapi bentrokan dan bahkan konflik, dan seluruh hubungan akan berada dalam bahaya besar. Tiongkok berharap pihak AS akan mengambil tindakan nyata untuk menjaga hubungan tetap seimbang dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”
Kendati demikian, dari hasil diskusi tatap muka tersebut, Wang Yi menangkap sinyal bahwa pihak Washington menghormati batasan sensitif yang diajukan oleh Tiongkok. Ia menekankan: “Kesan kami setelah keluar dari KTT adalah bahwa pihak AS memahami posisi Tiongkok, menanggapi kekhawatiran Tiongkok secara serius, dan, seperti seluruh komunitas internasional, tidak setuju dengan atau menerima pergerakan Taiwan menuju kemerdekaan.”
Menutup taklimatnya, Wang Yi memaparkan kesepahaman kedua negara terhadap sejumlah krisis geopolitik global. Pada konflik Timur Tengah, Tiongkok mendorong AS dan Iran menyelesaikan sengketa nuklir di meja perundingan, serta mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz melalui jalur gencatan senjata total. Sementara terkait krisis Ukraina, kedua negara berkekuatan nuklir ini berkomitmen untuk terus menjaga saluran komunikasi demi berkontribusi pada penyelesaian politik yang damai. (Sumber: Xinhua.net)
Advertisement
