Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Komitmen penegakan hukum dan pembenahan internal pemerintahan kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan yang disampaikan di Hambalang, Bogor, ia menekankan bahwa proses perubahan tidaklah ringan, namun harus tetap dijalankan tanpa kompromi.
Dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat, Prabowo menanggapi berbagai isu, termasuk kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis. Ia menegaskan pentingnya ketegasan negara dalam menegakkan hukum, termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh aparat sendiri.
Advertisement
“Begini, saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya,” kata Prabowo, dikutip Sabtu (21/3/2026).
Ia mengakui masih adanya persoalan serius di dalam tubuh birokrasi. Bahkan, Prabowo menyinggung fenomena ‘deep state’ serta adanya pejabat setingkat direktur jenderal yang berani melawan menteri.
“Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable,” ujarnya.
“Ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit. Ini sedang saya…ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat, ya kan? Ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan,” lanjutnya.
Langkah pembenahan, menurut Prabowo, juga menyasar sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai selama ini menjadi salah satu titik lemah tata kelola.
“BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Memang ini masalah Indonesia gitu lho. Di mana-mana. Iya kan?” katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Prabowo menyatakan masih merasakan dukungan dari masyarakat. Ia menilai, jika kepercayaan publik menurun, reaksi akan terlihat secara terbuka.
“Tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Bener nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan tekanan di luar sistem.
“Mau ganti saya? Tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara,” tegasnya.
Advertisement
Redaksi
Advertisement