Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Prabowo Subianto melontarkan sikap tegas terhadap skema potongan komisi yang selama ini dibebankan perusahaan aplikator kepada para pengemudi ojek online. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026), Prabowo secara terbuka menolak pola setoran 20 persen yang selama ini menjadi keluhan utama kalangan pengemudi ojol.
Di hadapan lautan massa buruh, Prabowo mengangkat langsung persoalan yang dirasakan para pekerja transportasi daring, seraya menegaskan bahwa kerja keras para pengemudi tidak seharusnya dibebani potongan besar yang justru dinikmati perusahaan teknologi.
Advertisement
“Saudara-saudara, ojol. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol, setuju 20 persen?” tanya Prabowo.
Pertanyaan itu langsung dijawab kompak oleh massa dengan teriakan keras: “Tidak!”
Prabowo lalu kembali menguji respons publik dengan angka yang lebih rendah. “Bagaimana 15 persen?” tanyanya.
Namun jawaban massa tetap sama: “Tidak!”
Saat angka 10 persen disebut, respons massa mulai berubah. Tetapi Prabowo justru melangkah lebih jauh. Ia menegaskan bahwa angka 10 persen pun menurutnya masih terlalu tinggi.
“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen,” ujar Prabowo, sebelum melanjutkan dengan nada tegas, “Harus di bawah 10 persen.”
Pernyataan itu sontak disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah dari ribuan buruh yang hadir.
Menurut Prabowo, skema pembagian keuntungan yang timpang antara pengemudi dan aplikator merupakan sesuatu yang tidak adil. Ia menilai para pengemudi adalah pihak yang bekerja keras di lapangan, menghadapi risiko di jalan, bahkan mempertaruhkan keselamatan setiap hari, sehingga tidak layak jika bagian terbesar justru dinikmati pemilik platform digital.
“Enak saja, lu yang keringat, dia yang dapat duit, sorry aje,” kata Prabowo, disambut gelak sekaligus tepuk tangan massa.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan teknologi yang enggan mengikuti arah kebijakan negara, terutama jika model bisnis mereka dinilai merugikan pekerja Indonesia.
“Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia,” tegasnya.
Sikap Prabowo ini sejalan dengan salah satu tuntutan utama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam agenda May Day tahun ini. Dalam 11 poin tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, poin kesembilan secara khusus menyoroti pemotongan tarif ojek online oleh aplikator dan mendesak agar komisi dipangkas maksimal 10 persen.
Namun, dengan pernyataan terbaru Presiden, arah kebijakan tampaknya bergerak lebih progresif: bukan sekadar turun ke 10 persen, tetapi di bawah angka itu.
Jika sikap politik ini diterjemahkan menjadi regulasi, maka ini bisa menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam tata kelola ekonomi digital Indonesia—di mana negara mulai secara terbuka berdiri di sisi pekerja platform, memastikan bahwa teknologi tidak tumbuh di atas beban keringat mereka yang bekerja di lapangan.
Advertisement
Redaksi