Ganjar Komentari Isu Pemakzulan: Tidak Bisa Sembarangan Harus didasari Alasan Kuat

Meskipun menjadi anggota PDIP, Ganjar mengakui bahwa ia belum memahami alasan di balik munculnya isu pemakzulan terhadap Jokowi. Menurutnya, pemakzulan seorang kepala negara hanya dapat dilakukan jika terbukti terdapat pelanggaran konstitusi yang signifikan.

“Saya belum mengetahui secara rinci terkait pokok isu pemakzulan, pada bidang mana, sehingga muncul pemikiran untuk melakukan pemakzulan. Jika ada indikasi pelanggaran konstitusi, seharusnya itu menjadi titik tolak yang dapat diperdebatkan,” ungkap Ganjar.

“Mungkin orang mesti menjelaskan dulu ketika mau memakzulkan, apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin,” kata capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, menyerukan agar pihak-pihak yang menginisiasi isu pemakzulan terhadap Jokowi secara terbuka menyampaikan dengan jelas kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden. Menurut Ganjar, tanpa adanya pelanggaran yang terbukti, pemakzulan terhadap mantan wali kota Solo tersebut tidak dapat dilaksanakan.

“Harus ada pelanggaran yang terbukti, entah itu berkaitan dengan janji, konstitusi, atau peraturan undang-undang. Baru kita dapat memasuki tahapan itu. Jika tidak ada, maka tidak mungkin,” ungkap Ganjar Pranowo.

Isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024 telah menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat Indonesia.

Isu ini semakin mencuat setelah sejumlah tokoh bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menyampaikan petisi.

Dari 22 tokoh yang hadir, empat di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.

“Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi,” ujar Mahfud Md, Selasa (9/1/2024).

Usulan pemakzulan Presiden oleh kelompok petisi 100 mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang menyebut langkah tersebut sebagai tindakan inkonstitusional. Menurutnya, tanpa penjelasan yang jelas mengenai pelanggaran Pasal 7B UUD 45 yang dilakukan Presiden, pemakzulan dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai konstitusi.

Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud Md, menegaskan bahwa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak mencakup kewenangan terkait pemakzulan presiden. Menurut Mahfud Md, proses pemakzulan presiden merupakan wewenang partai politik dan DPR RI.

“Saya tidak mengatakan setuju atau tidak setuju. Silakan dibawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke Menko Polhukam. Itu bukan ranahnya,” ujar Mahfud Md kepada wartawan, Selasa (16/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa proses pemakzulan presiden memerlukan waktu yang lama melalui sejumlah tahapan di DPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Proses ini dimulai dengan usulan satu per tiga anggota DPR RI, dilanjutkan dengan sidang pleno dengan persyaratan dua per tiga anggota DPR RI hadir, dan jika disetujui, baru dapat dibawa ke MK.

“Pemakzulan tidak akan selesai dalam setahun dengan situasi seperti ini, paling tidak tidak akan selesai sebelum pemilu berakhir,” kata Mahfud. (Sumber: Liputan6.com)