Advertisement
GazanaPublika.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) sore. Sudaryono dilantik untuk menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan pengobatan jantung. Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran anggota Kabinet Merah Putih.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan pertimbangan di balik penunjukan Sudaryono. Menurutnya, mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut telah terlibat aktif mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak masih dalam tahap konsepsi hingga resmi digulirkan.
Advertisement
Meski demikian, keputusan penunjukan ini menuai nada skeptis dari sejumlah pengamat dan pengawas kebijakan pangan. Penunjukan Sudaryono yang merupakan sosok dekat dalam lingkaran Presiden Prabowo—pernah menjadi asisten pribadi pada 2014, Wasekjen Gerindra, serta Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah—dinilai rentan konflik kepentingan.
Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah, menilai pengangkatan tersebut tidak didasarkan pada prinsip meritokrasi atau kepakaran di bidang pangan dan gizi, melainkan bernuansa nepotisme. Ia mengkhawatirkan pergantian pimpinan ini tidak akan membawa perbaikan signifikan pada tata kelola MBG yang dinilainya bermasalah sejak awal.
Merespons kritik yang beredar, Sudaryono seusai pelantikan mengakui perlunya pembenahan dalam tata kelola serta transparansi di tubuh BGN. Ia juga secara tegas menampik tuduhan keterlibatan bisnis dengan menyatakan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak memiliki dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sejumlah Pekerjaan Rumah Berat Menanti
Di tengah pelantikan pimpinan baru, BGN dihadapkan pada tumpukan persoalan serius. Salah satu isu mendesak adalah desakan evaluasi dan audit terbuka atas insiden keamanan pangan. Merujuk data Komnas HAM selama 1,5 tahun pelaksanaan MBG, tercatat ada 449 kejadian luar biasa kasus keracunan pangan yang berdampak pada sekitar 38.000 orang. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan sejak awal 2025 hingga April 2026.
Selain masalah keamanan pangan, BGN juga disorot terkait ketimpangan sebaran dapur SPPG di lapangan. Peneliti Media Askar Wahyudi menyebut penempatan lokasi SPPG masih terbilang belum mendasar pada kebutuhan riil ketimpangan gizi. Dari total 27.469 unit SPPG di seluruh Indonesia, wilayah dengan angka stunting tinggi seperti Papua hanya mendapatkan porsi di bawah 1 persen. Sebaliknya, wilayah Pulau Jawa dengan tingkat stunting lebih rendah justru mendominasi hingga 53 persen dari total SPPG.
Sektor sipil berharap pimpinan baru BGN dapat segera merumuskan langkah perbaikan matang, termasuk kejelasan nasib kontrak dapur SPPG yang ada serta evaluasi menyeluruh agar tujuan utama peningkatan gizi anak bangsa dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan dan pemerataan.
Advertisement
Redaksi