Ganjar Tekankan Mahfud MD untuk Mundur dari Jabatannya

Ganjar menegaskan bahwa isu ketidaknetralan pejabat publik di tingkat pusat dan daerah, yang kini menjadi perhatian Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, telah menjadi pokok pembahasan intensif dengan Mahfud MD.

“Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak,” kata Ganjar.

Ganjar menyampaikan bahwa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pejabat publik tidak perlu mengundurkan diri, hal ini membuka peluang bagi Mahfud MD dan Prabowo Subianto, yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju, untuk tetap menjalankan tugas mereka sambil terlibat dalam kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah berdiskusi dengan Mahfud, Ganjar menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dari partisipasi pejabat, termasuk menteri, gubernur, wali kota, dan bupati yang aktif tanpa mengundurkan diri dari jabatan mereka dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Keputusan bahwa pejabat publik tidak perlu mengundurkan diri, dan diperbolehkan untuk tetap aktif, membawa potensi konflik kepentingan. Saya dan Pak Mahfud telah berdiskusi sejak awal mengenai hal ini, karena pertanyaannya adalah apakah kita dapat menjaga netralitas dan tidak menggunakan fasilitas negara sebagai pejabat publik yang juga terlibat dalam kontestasi Pemilu,” ungkap Ganjar.

Dengan beberapa kejadian terbaru, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai hasil kerja dari kementerian tertentu, dan arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar menyatakan bahwa konflik kepentingan tidak dapat dihindari.

“Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas, atau program dari pemerintah dengan alasan kunjungan kerja, namun ternyata dilibatkan dalam kampanye terselubung. Masyarakat dapat menilai bahwa netralitas tidak terjaga, dan akhirnya koalisi melaporkan hal tersebut,” ungkap Ganjar.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam untuk memastikan pemilihan yang jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan.

“Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mengundurkan diri, termasuk untuk Pak Mahfud. Kami telah mendiskusikan hal ini, agar Pemilu berjalan adil dengan mengundurkan diri. Jika aturan dapat dibuat untuk meminta pejabat publik mengundurkan diri, itu akan lebih baik dan adil. Hal ini dapat mencegah klaim bahwa bantuan beras atau program tertentu berasal dari suatu kementerian, sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik,” tutur Ganjar. (Sumber: Tribunnews.com)