Partai Gelora Tolak PKS di Koalisi, Jazuli Juwaini Beri Tanggapan

“Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk pengamat. Tetap tenang dan santai,” ujar Jazuli saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (1/5/2024).

Menurut Jazuli, keputusan untuk menentukan posisi politik PKS, baik sebagai oposisi maupun bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, akan ditentukan oleh Majelis Syuro dan DPTP PKS.

Ia menegaskan bahwa arah politik PKS bukan ditentukan oleh Partai Gelora atau partai lainnya.

“Apa pun keputusan yang diambil, PKS akan tetap membangun komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik berkoalisi maupun beroposisi,” ucap dia.

“Termasuk akan tetap berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang lolos dan masuk parlemen apa pun positioning PKS (baik oposisi maupun koalisi),” kata Jazuli.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik, menyatakan bahwa ia tidak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mahfuz berpendapat bahwa sikap politik dan ideologi PKS berbeda dengan kedua tokoh tersebut.

“Pak Prabowo telah berulang kali menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan untuk memastikan capaian yang telah dicapai tidak hilang dan dimulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz kepada Kompas.com pada Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS dengan jelas menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN),” tambahnya.

Mahfuz menambahkan bahwa dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota.

Mahfuz menganggap ini sebagai contoh perbedaan antara PKS dengan Prabowo-Gibran, serta dengan Jokowi.

Selain itu, Mahfuz mencatat bahwa PKS sempat menentang pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

“PKS menolak Gibran dengan alasan dia dianggap anak haram konstitusi. PKS tampaknya tidak siap menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” kata Mahfuz.

Mahfuz juga menyatakan bahwa keputusan Prabowo untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Oleh karena itu, ia meminta PKS untuk tidak mengharapkan undangan Prabowo untuk bergabung dengan pemerintahannya di masa depan. (Sumber: Kompas.com)