Abraham Samad pun Terseret Terkait Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi

Kasus ini bermula dari laporan resmi yang diajukan Presiden Jokowi sendiri ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dalam laporannya, Presiden mengadukan penyebaran 24 konten video yang beredar luas di media sosial, yang ia nilai mengandung tuduhan palsu dan fitnah terkait keaslian ijazah pendidikan yang dimilikinya.

Langkah Jokowi ini menegaskan keseriusannya untuk menindaklanjuti berbagai tuduhan liar yang menurutnya telah melampaui batas kebebasan berpendapat. “Ini sebenarnya masalah ringan. Tapi harus dibawa ke ranah hukum agar terang dan gamblang,” ujar Jokowi dalam pernyataannya kepada media.

Hingga pertengahan Mei 2025, setidaknya 24 saksi telah diperiksa oleh penyidik dalam rangka pendalaman laporan tersebut. Di antara yang telah dimintai keterangan adalah nama-nama yang selama ini dikenal aktif dalam menyuarakan keraguan terhadap keabsahan ijazah Jokowi, seperti:

• Rizal Fadillah
• Mikhael Benyamin Sinaga
• Kurnia Tri Royani
• Roy Suryo
• Tifauzia Tyassuma

Nama-nama lain yang juga masuk dalam daftar pemanggilan, termasuk Eggi Sudjana dan Rismon Hasiholan Sianipar, namun disebutkan bahwa beberapa dari mereka tidak memenuhi undangan klarifikasi. Meski begitu, pihak kepolisian memastikan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan guna memperoleh gambaran hukum yang menyeluruh dan akurat.

Menurut kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, laporan tersebut dilandasi oleh sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di antaranya:

• Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik,
• Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE,
• Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran informasi palsu.

Yakup menegaskan bahwa tujuan utama dari pelaporan ini bukan semata-mata untuk membungkam kritik, melainkan untuk membedakan antara hak menyampaikan pendapat dan tindakan menyebarkan fitnah serta hoaks yang berdampak merusak reputasi seseorang, terlebih seorang kepala negara.

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Fokus utama penyidik masih pada pengumpulan informasi, klarifikasi dari para saksi, serta analisis terhadap konten-konten yang dilaporkan. “Dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban. Dan itulah yang saat ini dilakukan proses pendalaman,” jelas Kombes Ade Ary.

Klarifikasi dari Abraham Samad dinilai penting, mengingat posisinya sebagai mantan Ketua KPK dan tokoh publik yang memiliki pengaruh dalam diskursus politik dan hukum nasional. Keterlibatannya diharapkan dapat membantu pihak penyidik mengurai sejauh mana penyebaran informasi tersebut dirancang, disebarkan, dan apakah mengandung unsur pidana atau tidak.

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penegakan hukum terhadap penyebaran informasi yang dapat merusak reputasi dan stabilitas politik. Dengan melibatkan tokoh-tokoh publik sebagai saksi, penyelidikan ini diyakini akan menjadi barometer penting dalam menegaskan batas antara kritik, fitnah, dan tanggung jawab hukum dalam era digital yang serba cepat dan liar.