Indikator Kekuatan Jokowi yang Perlu Diperhitungkan

Kenapa sih PDI Perjuangan partai yang paling keras mengeluarkan pernyataan tentang munculnya kedinastian dalam pemerintahan Indonesia dan itu adalah ‘Dinasti’ Jokowi. PDI Perjuangan pun terkesan kebakaran jenggot ketika Jokowi beralih mendukung kelompok TKN.

Bagi PDI Perjuangan fenomena tersebut bukan bukan soal bahwa mereka merasa kehilangan sosok Jokowi tetapi merasa dikhianati. Dari observasi langsung sangat terlihat arus bawah PDI Perjuangan marah ketika Jokowi beralih haluan apalagi muncul reaksi keras dari elit-elit politik PDI Perjuangan. Hal ini bisa diukur dari statement statement mereka di media massa.

Ini bukan soal kebencian atau soal cinta jadi benci. Belum tentu juga persoalan harga diri karena sifat politik itu sangat mencair. Persoalan sebenarnya adalah peluang untuk meraih kekuasaan periode ketiga.

Bagi lawan politiknya, kekuatan Jokowi bisa dianggap membahayakan, baik oleh Tim Amin atau pun TPN. Sebab mesin Jokowi diperkirakan bersifat otomatis dan apabila terkena mesin ini akan membuat lawan ‘gulung tikar’. Jadi sangat wajar apabila tim TKN mengatakan akan berusaha meraih kemenangan pemilu dalam satu putaran. Tentu ini prediksi ini masih berada dalam hitungan yang kuat dalam logika politik.

Seperti apakah analisa kekuatan politik Jokowi dan yang akan digunakan oleh TKN walaupun ini dalam tataran prasangka saja.

Pertama adalah kekuatan karismatik dan kerakyatan Jokowi. Terdapat perubahan signifikan dalam dinamika politik berdasarkan temuan penelitian dan survei nasional. Basis pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pemilu 2019 yang beralih ke Prabowo telah mencapai 40,1 persen. Sementara, basis pendukung Jokowi di 2019 yang berpindah ke Ganjar Pranowo mencapai 38,4 persen.

Hasil survei terbaru pada periode 28 Oktober hingga 1 November menunjukkan bahwa pemilih yang pada awalnya mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019 dan kini menyatakan akan memilih Prabowo Subianto di Pemilu 2024 telah mencapai 34,9 persen. Hal ini mendekati angka 40,1 persen, menandakan pergeseran signifikan dalam preferensi pemilih.

Perlu dicatat bahwa pemilih Joko Widodo pada Pemilu 2019 tidak semata berasal dari pemilih PDI Perjuangan, melainkan juga dari luar partai tersebut. Meskipun raihan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 mencapai 19,33 persen, namun suara yang diperoleh Joko Widodo mencapai 55,50 persen, mengindikasikan bahwa suara yang didapatnya lebih dari dua kali lipat suara yang diterima oleh PDI Perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memiliki dukungan luas di luar basis elektoral partainya.

Kedua adalah terbentuknya koalisi gemuk paslon Prabowo Gibran. Dalam perhelatan politik, terlihat terbentuknya koalisi yang kokoh bagi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Koalisi ini melibatkan empat partai besar seperti Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat, yang didukung pula oleh partai kecil seperti PSI dan lainnya. Kolaborasi ini mencerminkan langkah strategis untuk memperkuat basis dukungan dan merangkul spektrum elektoral yang lebih luas dalam persaingan politik.

Dalam dinamika politik, logika yang mendasari kerjasama antarpartai sering kali berakar pada perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Perolehan suara pada tahun 2019 sering dijadikan landasan refleksi atau prediksi untuk pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Pendekatan ini memberikan gambaran awal sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dinamika politik dan preferensi pemilih di masa mendatang.

Ketiga adanya kecurigaan publik atas upaya dan siasat penggalangan dan pengkondisikan PJ Gubernur atau pun Walikota/ Kabaputen di setiap daerah untuk melakukan mobilisasi politik dalam upaya perolehan suara dari kubu koalisi paslon Prabowo Gibran. Strategi untuk memperoleh suara dari berbagai wilayah melalui kerjasama antara kubu koalisi paslon tersebut.

Upaya ini memunculkan pertanyaan terkait etika politik dan independensi jabatan publik dalam konteks pemilihan umum. Peran pemimpin daerah yang seharusnya netral dalam proses pemilu dipertanyakan karena adanya dugaan pengarahan untuk mendukung pasangan tertentu. Hal ini menjadi perhatian serius dalam menjaga proses demokrasi yang transparan dan merawat kemandirian jabatan-jabatan pemerintahan daerah tanpa intervensi politik. Namun sekali lagi ini terbatas pada prasangka saja dan pada tataran opini publik tidak bisa dibuktikan secara hukum.